DMJ Sinyalir Praktek Korupsi Di Proyek PKPN Jayapura

Jakarta, RN - Sedikitnya ratusan massa relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) melakukan aksi damai, dengan membentangkan spanduk terpanjang b...

Jakarta, RN - Sedikitnya ratusan massa relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) melakukan aksi damai, dengan membentangkan spanduk terpanjang berisi tuntutan di depan Gedung Kementerian PUPR dan Gedung KPK. Mereka menyuarakan dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Kawasan Permukiman Nelayan (PKPM), Tepi Air Kampung Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Senin (18/3/19).

"Kami meminta Kementerian PUPR, melakukan kewajibannya membayarkan ganti-tugi terhadap hak masyarakat adat keluarga besar Suku Ireeuw”, terang Ketua Umum Relawan DJM, Lisman.

Dia menjelaskan, Pemerintah seakan lepas tangan dan mengabaikan persoalan ganti rugi terhadap hak-hak rakyat, dalam penyelesaian ganti-rugi pembangunan Kerambah Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura Papua, dengan Nilai Kontrak Rp 49.463.700.000.000. “Proyek itu dikerjakan PT. Basuki Rahmanta Putra dengan Konsultan PT. Blantickindo Aneka, pada Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017 – 2018,” demikian tuntutan Massa aksi Relawan DJM di Kementrian PUPR dan KPK, Senin (18/3/2019).

Semangat Nawacita Jokowi Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata, lanjut Lisman, seharusnya bisa diimplementasikan di Kementerian PUPR, terutama di Dirjen Cipta Karya. "Sehingga bisa menyelasaikan persoalan hak-hak rakyat, supaya mereka tidak tertindas dan bisa mendapatkan keadilan yang nyata,” imbuhnya.

Sambil membentangkan spanduk terpanjang, para pendemo mengharapkan agar Presiden Jokowi, dapat melihat kondisi dan nasib mereka di lokasi pemukiman nelayan di Jayapura. "Ribuan nelayan yang merupakan loyalis dan militansi Jokowi di Papua, meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat bisa melihat nasib mereka, akibat pembangunan kerambah,” pintanya.

Relawan DJM juga meminta Pemerintah Pusat, terutama Kementrian PUPR agar bisa melakukan musyawarah mufakat, terhadap kerugian yang menimpa hak-hak masyarakat adat yang belum diselesaikan sama sekali. “Kemudian hak-hak para nelayan pencari ikan, yang terganggu terhadap pembangunan tersebut yang mengakibatkan aktivitas mereka saat ini terganggu,” tutur Lisman.

Menurut para demonstran, pembangunan proyek pemukiman nelayan tersebut, tidak melalui proses yang semestinya. "Apalagi proyek tersebut, kami duga kuat tidak ada kajian amdal, sehingga tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari proyek tersebut,” urai Lisman.

Dirinya juga menyampaikan bahwa merupakan suatu ketidakwajaran, nilai proyek yang begitu besar tidak ada pergantian hak-hak masyarakat adat. Diduga kuat proyek tersebut di-mark-up, sebab proyek tersebut dinilai tidak berguna alias menghabis-habiskan uang rakyat saja.

Pihak relawan DJM akan membawa kasus ini ke Lembaga KPK agar diusut. “Kebetulan saat ini Tim KPK yang ada di Papua, sedang sidak beberapa proyek yang sedang masalah,” pungkasnya. (Herdian)