Kejari Pontianak Tangkap DPO Korupsi Bansos KONI

Pontianak-Kalbar, RN Kejaksaan Negeri Pontianak resmi menahan terpidana kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) KONI Kalbar tahun 2006-2008...

Pontianak-Kalbar, RN

Kejaksaan Negeri Pontianak resmi menahan terpidana kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) KONI Kalbar tahun 2006-2008, Zulfadli ditangkap di kediamannya Raffles Hills, Blok 03 No. 16, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019).

"Terpidana Zulfadli mulai hari ini resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pontianak atas putusan Mahkamah Agung yang menetapkan terpidana dihukum penjara selama delapan tahun," kata Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Juliantoro di Pontianak kepada wartawan.

Sebelum penangkapan kepada DPO Zulfadli tersebut pihak kejaksaan sudah melakukan pengintaian selama satu minggu.

“Sebelumnya kami lakukan pengintaian selama satu minggu, kemudian kita lakukan penangkapan terpidana Zulfadli di kediamannya di Depok pada Selasa 18 Juni. Saat penangkapan tersebut terpidana Zulfadli tidak melakukan perlawanan, walaupun sudah DPO,” jelas Juliantoro.

Dari kediamannya, Zulfadli yang merupakan mantan Ketua DPRD Kalbar dan anggota DPR-RI selama dua periode itu langsung dibawa menuju kantor Kejari Jakarta untuk proses administrasi penangkapan selanjutnya dibawa ke Pontianak untuk dilakukan penahanan di Lapas Kelas II A Pontianak.

Kasi Pidsus Kejari Pontianak menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan permohonan kasasi Kejari Pontianak yang akhirnya menetapkan terpidana untuk dihukum penjara selama delapan tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider denda selama 6 bulan.

Selain itu, lanjut dia, terpidana wajib membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 11,2 miliar. Putusan MA tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kalbar tahun 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2016.

“Terpidana belum pernah menjalani penahanan selama menghadapi proses hukum, artinya nanti menjalani hukuman full. Kalau nanti ada pengurangan-pengurangan masa tahanan atau hak-hak warga binaan yang diterima bersangkutan, itu kewenangan pihak Lapas. Kaitan dengan uang pengganti, tentu nanti akan ada pencarian-pencarian aset milik terpidana yang mungkin masih ada untuk memenuhi uang pengganti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, Farhan Hidayat mengatakan, terpidana Zulfadli ditempatkan di ruang terpidana pada umumnya atau sama dengan warga binaan lainnya di Lapas Kelas II A Pontianak.

“Kalau sudah statusnya warga binaan, meskipun mantan pejabat maka perlakuannya sama dengan terpidana lainnya,” singkat Farhan Hidayat. (Adrian).