PT. KIU Diduga Otak Kriminalisasi 4 Warga Kotim. Rabu, 15 Agustus 2019

Sampit-Kalteng, RN Kasus penangkapan terhadap 4 orang warga Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provi...

Sampit-Kalteng, RN

Kasus penangkapan terhadap 4 orang warga Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara bulan Juli 2019 lalu akan berbutut panjang,dan perlu diikuti perkembangan beritanya biar tau penerapan hukumnya seperti apa.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Radar Nusantara (RN) melalului beberapa media massa dan konfirmasi dari beberapa narasumber telah ditemukan dugaan kasus ini sarat dengan rekayasa untuk 

mengkriminalisasi 4 orang warga Kotim berinisial KR – RD – MS & MB dengan modus operandi jebakan yang dilakukan perusahaan PT.Katingan Indah Utama          ( PT.KIU  Makin Group ) dengan memperlat Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan penangkapan dengan tudiang percobaan pemerasan. 

Menurut Gahara,SH Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Belanga Kalteng Salah satu narasumber yang berhasil diwawancara wartawan RN dilingkungan kantor DPRD Kotim usai menghadiri undangan rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kotim periode 2019-2024 mengatakan, bahwa dia selaku kuasa dari keempat tersangka dan keluarga tersangka bagi masyarakay yang ingin melakukan klaim lahan diperkebunan harus berhati-hati ketika diajak ke Jakarta oleh pihak perusahaan untuk melakukan negosiasi dan transaksi pembayaran ganti rugi lahan namun bukan penyelesaian diterima warga namun jebakan hukum.

” Intinya  warga secara keseluruhan harus berhati-hati berurusan dengan perusahaan perkebunan, karena apa yang mereka harapkan mungkin tidak sesuai bahkan bisa berujung jebakan dan dikriminalisasi sebagaimana yang telah terjadi kepada 4 warga Kotim baru-baru ini,” Ujar Gahara ini  Rabu, 14 Juli 2019.

Menurut Gahara awal mula terjeratnya keempat warga yang disangka dengan kasus percobaan pemerasan tersebut berawal dari sengketa lahan seluas 281 hektare antara masyarakat Desa Tehang dengan PT.KIU (Makin Group), sejak beberapa tahun terakhir.

Setelah melewati negosiasi yang panjang, pada 17 Juli 2019 lalu, keempat tersangka yang dipercaya warga untuk mengurus lahan tersebut diajak pihak perusahaan untuk ke Jakarta, dengan alasan untuk negosiasi dan pembayaran ganti rugi lahan, dengan membawa seluruh bukti SKT asli keJakarta.

“Mereka berempat itu diundang ke Jakarta dan difasilitasi oleh perusahaan untuk tiket, hotel dan akomodasinya. Namun setelah pihakperusahaan berbicara jumlah uang untuk pembayaran di depan, mereka langsung ditangkap polisi dengan tuduhan percobaan pemerasan, sangat ironis sekali,” tegas Gahara.

Lebih lanjut Gahara Mengatakan , saat negosiasi berlangsung di sebuah hotel di Jakarta, salah satu warga sempat merekam isi pembicaraan mereka dengan pihak perusahaan sangat jelas, pihak perusahaan memaksa keempatnya untuk menerima uang sebesar ratusan juga rupiah dengan dalil sebagai uang muka pembayaran.
Keempat warga tersebut terus menolak uang tersebut dan meminta pihak perusahaan untuk membuatkan berita acara pembayaran sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap ratusan warga Tehang. Namun, dalam isi rekaman yang diterima media ini, pihak perusahaan ngotot untuk memberikan uang tersebut dengan asalan kwitansi atau berita acaranya akan dibuat belakangan.

Lantaran tidak ada berita acaranya, mereka tetap menolak uang itu, hingga beberapa anggota kepolisian datang dan mengamankan keempatnya.”Alhamdulillah, beberapa menit sebelum polisi datang, salah satu dari mereka sempat mengirim rekaman isi pembicaraan mereka ke istri dan keluarnya melalui pesan WhatsApp, jadi itu sebagai bukti kita untuk memperjuangkan kasus ini demi mendapat keadilan.

Gahara menyebutkan, apa yang menimpa masyarakat itu tidak seharusnya terjadi. Apalagi dalam lahan yang dijanjikan dibayar seluas 281 hektare itu memiliki legalitas berupa Surat Keterangan Tanah (SKT). 

Sebagaimana telah diketahui bahwa keempat tersangka ditangkap dan dijebloskan kejeruji besi oleh Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 18 Juli 2019 dan ditangguhkan penahanan nya sejak tanggal  5 Agustus 2019 statusnya wajib lapor.(Misnato)
Bersambung…………….