Soal Dugaan Pungli PTSL, Kades Pasirgadung : Semua Gratis alias Nol

Pandeglang, Radar Nusantara Adanya pemberitaan soal dugaan dipungutnya sejumlah bayaran untuk pembuatan sertifikat tanah program PTSL (P...

Pandeglang, Radar Nusantara
Adanya pemberitaan soal dugaan dipungutnya sejumlah bayaran untuk pembuatan sertifikat tanah program PTSL (Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap) di di Desa Pasirgadung Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kemarin yang dimuat di salah satu media membuat Kepala Desa Pasirgadung angkat bicara.

“Saya selaku Kepala Desa Pasirgadung menegaskan bahwa biaya pembuatan sertifikat tanah program PTSL adalah Gratis atau Nol rupiah,” kata Sukrama selaku Kepala Desa Pasirgadung, ke redaksi radarnusantara.com melalui sambungan telepon seluler, Selasa (13/8/19).

Baca :
http://www.radarnusantara.com/2019/08/tanggap-keluhan-warga-muspika-cigeulis.html

Kades Pasirgadung juga menyampaikan, di setiap pertemuan dengan warga masyarakat maupun di acara pengajian bulanan saya selalu menyampaikan bahwa membuat sertifikat dari program PTSL itu gratis dan tidak dipungut biaya jadi itu tidak ada satu pun yang dipungut biaya, "terangnya.

Namun jika keadaan tanah tersebut tidak memiliki surat-surat atau bolong dan hanya sebatas pengakuan saja tentu harus diurus terlebih dahulu, karena dasar memiliki sertifikat itu harus ada riwayat tanah atau asal usul tanah seperti akta jual beli, akta hibah, maupun surat keterangan jual beli tanah yang sering disebut segel, "paparnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa dalam pengurusan sertifikat dari program PTSL pihak masyarakat harus mengetahui, bahwa ada 4 Poin kewajiban-kewajiban dari pemohon, yaitu pertama masalah patok batas tanah itu dibebankan kepada masyarakat dan yang kedua biaya materai juga menjadi beban pemohon, "terang Kades Sukrama.

Kades menambahkan, untuk poin ketiga Pajak SPPT, Pajak Pembeli, pajak penjual kemudian pajak waris apabila terkena menjadi tanggung jawab pemilik tanah dan poin ke empat, surat -surat pernyataan yang harus ditandatangani para saksi biasanya saksi RT RW dibebankan kepada pemohon termasuk juga surat surat keterangan yang ditandatangani Kepala Desa setempat itu juga merupakan kewajiban dari pemohon.

“Sehingga yang dinamakan tidak dipungut biaya adalah setelah berkas itu lengkap kemudian berkas kami serahkan ke BPN bahwa itu tidak ada biaya-biaya. Sehingga apa yang disampaikan di media kemarin bahwa ada pungutan itu adalah biaya administrasi,"terangnya.

Sebagai informasi, PTSL adalah program pemerintah untuk rakyat, perlu saya sampaikan bahwa untuk kelengkapan berkas itu tanggung jawab pemilik tanah.

“Saya meminta kepada setiap warga untuk berperan aktif artinya terhadap kepemilikan tanah-tanah yang masih bodong atau masih berupa girik agar dibuatkan sertifikat,” tutupnya.

Baca juga :
https://www.radarnusantara.com/2019/08/dosen-fak-hukum-unma-banten-wartawan.html?m=1

Terpisah, Ketua Panitia PTSL, Muhaemin  (47) sebetulnya dalam pembuatan sertifikat dari program PTSL ini tidak ada pungutan adapun biaya itu untuk kelengkapan biaya administrasi, "ungkap Kaur Perencanaan Desa Pasirgadung, selasa (13/8/2019).

Lebih lanjut, Muhaemin menyampaikan bahwa sertifikat dari program PTSL tahun 2018 ini, baru diterima sekitar 100 buku dari
375 buku, "terangnya.

"Untuk itu kami berharap agar masyarakat bersabar karena masih ada sertifikat yang masih dalam tahap proses pengerjaan oleh pihak BPN jadi tidak ada istilah menahan sertifikat oleh pihak panitia PTSL di Desa Pasirgadung," tutupnya. **(Iwan RN).