DIDUGA, WAKIL BUPATI MENGERJAKAN PROYEK PERUMAHAN PLTU ILLEGAL

Jepara, RN Pesisir pantai dan pesisir laut adalah daerah sempadan yang bukan obyek pengaturan UU Pokok agraria,  Terkait, tanah ...

Jepara, RN

Pesisir pantai dan pesisir laut adalah daerah sempadan yang bukan obyek pengaturan UU Pokok agraria,  Terkait, tanah di pesisir pantai tidak bisa di berikan hak atas tanah, diberikan wilayah laut non daratan yang  ada di pesisir laut juga tidak bisa diberikan sertipikat.

Pesisir pantai merupakan batas antara daratan dengan laut, sedangkan pesisir laut merupakan batas antara laut dengan darat. Tidak ada bedanya, sekilas pengertiannya sama, tapi beda ! Secara sederhana, jika pesisir pantai wilayahnya terdiri dari daratan, sedangkan jika pesisir laut wilayahnya secara visual semuanya terdiri dari laut, lautan, atau udara.

Seperti halnya Dari lokasi mega proyek perumahan untuk Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung jati B Jepara Tim RN Jepara sewaktu menginvestigasi langsung. Bertempat di sepanjang bibir pantai Perawian Bandengan Kabupaten Jepara yang memanjang hampir kurang lebih Dua Kilometer yang tadinya tanah bekas tambak, kini sudah dalam proses pengurukan dan pemadatan dalam perencanaan nantinya ada pembangunan Perumahan PLTU 5-6. Dari pengakuan petugas lapangan kepada Wartawan RN saat ditanya terkait perizinan dan anggaran Proyek, menyatakan bahwa Saudara Arif menjelaskan kalau proyek tersebut sudah berizin, namun tidak bisa menunjukkan IMB tersebut ketika diminta oleh tim Wartawan dengan alasan secara Lisan dikarenakan IMB tersebut dipegang oleh Pimpinan.

Sedangkan tata cara untuk mendirikan sebuah bangunan, harus melalui tahapan lidik sektor perizinan, antara lain Izin Lingkungan setempat, Izin HO, Izin dari Dinas Kelautan, Izin Peralihan dari BPN, Izin Pengeringan dari Dinas Pertanian, Izin dari Tata Ruang, izin dari Damkar, Dinas Perikanan dan izin dari Dinas Perhubungan.

Namun Saudara Arif menambahkan bahwa, Bapak Marsudi yang ditunjuk sebagai Owner PT. Sumitomo Perusahaan dari Jepang yang beralamat di Jakarta mengatakan bahwa proyek itu dikerjakan oleh Wakil Bupati Jepara Saudara DK yang bekerjasama dengan Dokter Wawan selaku pemilik Perusahaan PT. STP.

Diduga proyek tersebut Ilegal, karena mereka selaku pelaksana proyek tidak bisa menunjukkan data-data terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Bahkan saat awak media RN melakukan konfirmasi ke BPN, dari pihak tersebut menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk pengalihan fungsi tanah. Walau demikian proyek tetap berjalan dalam proses pengurukan dan pemadatan. Semua terjadi karena di duga adanya orang-orang kuat atau pemegang kekuasaan.

Sesuai Pasal 26 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 bahwa Lokasi di daerah yang terbentang di sepanjang pantai dari Kecamatan Kedung sampai dengan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara dengan panjang pantai sekitar 82,73 (delapan puluh dua koma tujuh puluh tiga) Km adalah Kawasan Sempadan pantai yang merupakan kawasan lindung.

Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang, dikenakan sanksi administratif, berupa ; Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif. Selain itu sanksi bagi orang yang tidak menaati rencaba tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kami menghimbau kepada Institusi Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK untuk segera mengusut kasus ini, karena kami bersama Masyarakat Jepara dan Media RN tidak menginginkan kejadian seperti ini terulang kembali, seperti di Maykarta yang beralamat di Kabupaten BekasiJawa Barat dan kasus Ngarengan ke-2 di Desa Tubanan Kabupaten Jepara Jawa Tengah, karena di duga syarat untuk tindak kejahatan maupun korupsi.

(BARETA TIM)