Dorongan Audit Penggunaan Anggaran KS-NIK Terus Menyeruak

BEKASI,RN- Berbagai elemen masyarakat terus mendorong agar Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK (KS-NIK) untuk diaudit. Hal ini berdasar dari b...

BEKASI,RN- Berbagai elemen masyarakat terus mendorong agar Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK (KS-NIK) untuk diaudit. Hal ini berdasar dari berbagai masalah yang timbul sejak kartu ini bergulir beberapa tahun silam.

Dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Radio Suara Bekasi bertema "KS-NIK Bermasalah, Audit atau Angket?", terjadi perdebatan seru yang pada akhirnya mendorong agar DPRD melakukan Hak Angket.

Sejumlah narasumber dari berbagai latarbelakang turut hadir dan meramaikan atmosfir diskusi seperti; Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, Sekretaris Komisi IV, Evi Mafriningsiati, Akademisi, Hamludin, Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dan LSM GMBI, Yanto Kamto.

Diakui oleh seluruh narasumber, bahwa terjadi ketimpangan terhadap pelaksanaan penganggaran KS-NIK sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran mencapai Rp1 triliun.

Selain itu, tingginya angka kesakitan yang mencapai 36% pada tahun 2018, ditengarai akibat mudahnya sistem yang diterapkan oleh Pemerintah terhadap penggunaan KS-NIK oleh masyarakat.

"Terlalu banyak masalah yang dihasilkan sejak KS-NIK digulirkan. Keuangan daerah amburadul. Kami mendesak agar DPRD melakukan angket. Ini tidak bisa ditawar lagi," ujar Yanto Kamto dalam diskusi.

Dorongan dilakukannya hak angket, diakui Nicodemus adalah jalan terakhir apabila eksekutif tidak kooperatif terhadap langkah pemanggilan yang dilakukan oleh legislatif.

Politisi PDI Perjuangan ini memilih agar langkah yang dilakukan adalah mengaudit seluruh pelaksanaan KS oleh auditor independen.

"Saya sepakat agar KS diaudit, karena sumber kebocoran dari berbagai temuan di lapangan adalah penggunaan KS-NIK yang tidak beraturan. Kita harus melibatkan auditor independen agar melahirkan second opinion," ucap Nico.

Sementara itu, Evi Mafriningsiati berujar agar tidak tergesa-gesa dalam menentukan sikap politik. Karena menurut Evi, hak angket adalah sikap terakhir yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Bekasi.

"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum mengambil langkah angket. Saya sependapat apabila kartu sehat di audit. Selanjutnya dari temuan-temuan yang dilakukan, kita bisa melakukan pembenahan. Tetapi jika memang eksekutif tidak kooperatif, maka kita bisa interpelasi yang berujung pada pengambilan hak angket," ulas Evi.

Terjadinya ketimpangan penggunaan kartu sehat, dinilai oleh Hamludin akibat adanya regulasi yang tidak selaras dengan praktik yang dilakukan. Sehingga, Hamludin mendorong agar perda yang menaungi Kartu Sehat dikaji kembali oleh legislatif.

"Kita juga harus cermati muara dari permasalahan yang terjadi. Ada regulasi yang mendukung pelaksanaan penganggaran serta penggunaan kartu sehat. Saya kira perdanya juga harus dikaji, bila perlu dicabut saja," tandas Hamludin.

Sementara itu Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa audit KS-NIK harus segera dilakukan auditor independen dengan menggandeng pihak kejaksaan. Hal tersebut menurutnya diperlukan, karena hasil audit BPK tidak tajam yang hanya menguak kesalahan administrasi.

"Dengan auditor independen yang bersifat investigatif, bisa terlihat data -data dari penggunaan anggaran KS-NIK di Kota Bekasi," ucap Uchok.

Diskusi yang dihadiri oleh puluhan peserta yang berasal dari kalangan pemuda, mahasiswa dan insan pers ini, diharapkan melahirkan aksi strategis yang segera dilakukan oleh DPRD Kota Bekasi.

Elemen masyarakat yang hadir mendorong agar bahasan yang disajikan tidak sekedar wacana yang tidak berujung.

"Saya berharap diskusi ini tidak sekedar wacana yang pada akhirnya hilang tanpa aksi nyata. Banyak masyarakat yang merasakan manfaat kartu sehat, tetapi di satu sisi keuangan daerah tidak terkendali. Harus ada solusi yang dihasilkan, jika harus audit, maka segera lakukan," tandas Yanto Kamto.(@nt)