LSM Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Perkantoran Rohil,Diduga melibatkan Bupati

Riau-RN   Elemen masyarakat yang anti dengan korupsi,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemberantas Korupsi meminta lemb...

Riau-RN 

Elemen masyarakat yang anti dengan korupsi,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemberantas Korupsi meminta lembaga antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut aliran dana pengadaan/pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Rohil tahun 2008. 

Uang pembebasan senilai Rp20,8 miliar dengan alasan salah bayar modus untuk mark up harga yang diprediksi potensi kerugian keuangan daerah/negara yang terjadi miliar rupiah. 

LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menduga dana tersebut mengalir ke sejumlah oknum pejabat setempat yang merangkap sebagai ketua tim panitia pengadaan tanah. 

“Ini harus diusut tuntas terutama pejabat yang membuat kebijakan mengucurkan dana maupun ketua tim pengadaan tanah,” kata Plt Ketua LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, B Annas, Ahad (27/10/2019) sore di Pekanbaru.

Diterangkannya, setelah membandingkan seluruh dokumen data pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang diperoleh lembaganya dengan kondisi areal lahan yang dianggap bayar lunas tersebut, terdapat banyak kejanggalan termasuk pembayaran kawasan tepi sungai milik daerah/negara.

Annas menuturkan,Bupati Rohil sekarang, Suyatno, selaku Wakil Bupati Rohil saat itu merangkap sebagai ketua panitia pengadaan tanah, cetus B Annas yang juga Plh pada Media Pers Harian Berantas itu.

Selain itu, Ketua LSM Front Berantas Korupsi (FBK) tingkat DPD Provinsi Riau, Syam Efendy SH juga mendesak KPK segera memeriksa Bupati Rohil Suyatno yang diduga turut berperan dalam kasus pengadaan tanah yang berpotensi merugikan negara diatas Rp14 miliar.

Penyimpangan lainnya yang terjadi di kab Rohil jpada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana bukti kerugian keuangan negara yang termuat dalam LHP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rohil, Nomor 22.C/LHP/XVIII.PEK/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 dan bukti LHP BPK Republik Indonesia, nomor 26.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018 tanggal 2 Juni 2018.

Termasuk penyimpangan yang diduga terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan jembatan poros Desa Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Rohil tahun 2017.

Bupati, Suyatno belum berhasil dikonfirmasi media berkaitan dugaan korupsi berjamaah tersebut, saat dihubungi Harian Berantas melalui selulernya sempat aktif dan tak diangkat. 

Sementara konfirmasi tertulis (resmi) disampaikan tim Redaksi Harian Berantas sebelumnya, hingga berita ini diorbit, konfirmasi tim media tak direspon.

*** (tim/red)