Pengaduan LSM Ujung Kulon Diduga Salah Sasaran, PT BPU Anggap Cemarkan Nama Baik

Pandeglang, Radar Nusantara PT. Bwuana Patriot Utama (BPU) menilai laporan pengaduan LSM Ujung Kulon Protection And Living Environmen Wa...

Pandeglang, Radar Nusantara
PT. Bwuana Patriot Utama (BPU) menilai laporan pengaduan LSM Ujung Kulon Protection And Living Environmen Watch kepada pihaknya yang ditembuskan ke beberapa instansi merupakan tindakan pencemaran nama baik, sehingga PT.BPU dan kuasa hukumnya menerbitkan surat dengan Nomor : 013/PT.BWPU/X/2019 , Prihal : Pencemaran Nama Baik.

Dalam keterangan tertulis yang diperoleh redaksi radarnusantara.com, Selasa (22/10/2019) bahwa surat yang ditandatangani Ari Yanto selaku Direktur PT. BPU adalah untuk menindak lanjuti surat aduan dari LSM Ujung Kulon Protection And Living Environmen Watch sebelumnya Prihal : Laporan dan Pengaduan yang tembusannya disampaikan kepada KSOP AIRUD Banten, Kasubdit KPLP Dirjen Hubla, Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, KLH Provinsi Banten, KLH + Kehutanan Kab Pandeglang, Kantor Syahbandar Labuan, Kepala desa Batu Hideung dan Desa Rancapinang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Dalam surat laporan dan pengaduan yang ditandatangani Ketua LSM Ujung Kulon Suhedi Atmaja, Sekretaris Enik Junaedi, Ketua Pembina LSM Ujung Kulon, Masriadhi Imron, Kepala Desa Rancapinang Asep dan Kepala Desa Batu Hideung Sarca pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 berisikan, meminta pertanggung jawaban kepada pihak PT PBU dengan telah terdampar, pecah serta tenggelamnya tongkang yang membawa ribuan ton batubara, berserakan di laut dan pantai yang mengakibatkan laut tercemari limbah batubara, merusak biota laut, ekosistemnya dan para nelayan tidak mendapatkan hasil laut seperti biasanya.

Adapun surat yang ditandatangani Ari Yanto selaku Direktur PT. Bwuana Patriot Utama berkedudukuan di Ramanuju Cilegon dan Kuasa Hukum, TB. Tarigan Simanjuntak, SH. MH tertanggal 10 Oktober 2019 dalam menindak lanjuti surat dari LSM Ujungkulon tersebut menyatakan :

"1. Berdasarkan surat yang dilayangkan ke pihak perusahaan PT BPU tidak sesuai apa yang LSM tunjukan dan somasi sampai saat ini selaku PT BPU Belum pernah menerima pekerjaan apa yang dituduhkan ke PT BPU.

2. Atas Surat somasi yang LSM layangkan sangat merugikan perusahaan PT BPU yang mana kridibilitas dan profesionalitas yang telah dibangun selama ini jelek di instansi terkait diakibatkan oleh surat somasi yang dilayangkan ke PT BPU dan tembusan ke instansi terkait.

3. Agar dimohon untuk melakukan klarifikasi terhadap atas penyampaian saudara LSM Ujungkulon Protection And Living Environmen Watch surat Nomor : 01 / LSM.UJP/X/2019 terhadap instansi terkait dan yang lainnya saudara telah sampaikan.

4. Menurut Pasal 310 menyatakan: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

5. Kami jajaran dan direktur PT BPU menuntut keras bilamana surat yang kami layangkan ini tidak dilakukan upaya upaya pemulihan nama baik perusahaan oleh LSM Ujungkulon Protection And Living Environmen Watch di institusi terkait dan masyarakat lokal maka akan mengadukan tuntutan secara hukum yang berlaku di Indonesia oleh kuasa hukum perusahaan PT BPU .

6. Hasil itikad baik dengan menunjukan bukti tanda terima yang telah diterima oleh institusi terkait surat klarifikasi dari LSM Ujungkulon Protection And Living Environmen Watch serta dua kedua Kepala Desa Batuhideung dan Desa Rancapinang agar meminta maap atas kekeliruan somasi dalam waktu 7 hari kerja setelah surat ini diterima dan hasilnya di terima oleh perusahan PT BPU.

7. Melayangkan surat permohonan maaf di tandatangani oleh Desa Rancapinang dan Desa Batu Hideung ke PT.BPU." **(Roby/Iwan RN).