Bersama Gubernur Lemhanas RI, Bupati Meranti Jadi Narasumber Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial UNRI

Pekanbaru, RN Kepiawaian Bupati Kepulauan Meranti didunia politk dan birokrasi menarik perhatian Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas R...

Pekanbaru, RN
Kepiawaian Bupati Kepulauan Meranti didunia politk dan birokrasi menarik perhatian Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI), untuk mengundang Bupati Irwan berpidato dihadapan para akademisi hal itu dilakukan Bupati bersama Gubernur Lemhanas RI Letnan. Jend. Agus Wijoyo dan Mantan Menpan RB RI H. Azman Abnur menjadi Narasumber dalam Seminar Nasional Politik, Birokrasi dan Perubahan Sosial yang ditaja Fakultas Ilmu Sosial Politik UNRI, bertempat di Ballroom Hotel Prime Park, Pekanbaru, Kamis (7/11/2019).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo, Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar Nasution, Rektor UNRI Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi DEA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Syafriharto, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si dan Kepala Daerah lainnya, Legislator DPR RI yang juga Mantan Men PAN-RB RI H. Azman Abnur, Forkopimda, Legislator DPRD Riau, Perwakilan Korem 031/WB, Perwakilan Polda Riau, Perwakilam Kejati Riau, Perwakilan Pengadilan Tinggi,Dan Lanud, Perwakilan 15 Perguruan Tinggi Se-Indonesia, Akademisi, dan lainnya.Presentasi.

Kegiatan Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Riau H. Edy Natar ditandai dengan pemukulan gong disaksikan seluruh peserta yang hadir. Dalam pidatonya Edy berharap apa yang dipaparkan oleh Narasumber dapat menambah dinamika perkembangan politik dan sosial di Provinsi Riau kearah yang lebih baik.

Senada dengan Wakil Gubernur Rektor Universitas Riau Aras Mulyadi, dalam sambutannya dalam kegiatan yang ditaja Sempena HUT UNRI Ke-57 itu mengajak semua peserta dapat memanfaatkan ajang seminar itu untuk menggali informasi dari para narasumber dan peserta yang berasal dari Akademisi, Praktisi dan Parpol sehingga melahirkan ide-ide yang bernas bagi kemajuan poliitk dan demokrasi kedepan.

Selajutnya pemaparan materi oleh Narasumber, dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, dihadapan para Akademisi, Pakar Politik dan Birokrasi dari berbagai Universitas dan Instansi di Indonesia itu, Bupati Irwan mengupas tentang Sunergitas Politik-Birokrasi belum optimal.

Menurutnya stikma saat ini, Birokrasi dalam proses pelayanan terkesan lamban dan berbelit-belit serta kurang profesional. Hal itu menurut Bupati Irwan, disebabkan karena birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh keluar dari aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Birokrasi tidak punya pilihan selain bekerja seperti robot jika tidak ingin berhadapan dengan hukum dan enggan mengeluarkan kebijakan diluar ketentuan meskipun kadang dianggap penting dalam situasi yang sangat mendesak.

Dicontohkan Bupati dalam mengeluarkan kebijakan dibidang penggunaan keuangan, meskipun dalam UU No. 30 Tahun 2014 diatur masalah Dekresi yakni tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan pilihan. Tidak mengatur atau tidka jelas. Dalam pasal 2 dinyatakan menggunakan Dekresi sesuai dengan tujuan merupakan salah satu hak yang dimiliki pejabat pemerintan dalm mengambil keputusan atau tindakan.

Namun dalam prakteknya jika hal itu dilakukan hal itu justru akan menimbulkan masalah hukum, mulai dari diserang LSM, hingga peluang pejabat dikriminakisasi sangat besar, karena aturan Dekresi dinilai tidak sinergi dengan UU dan KUHP saat ini.

Dicontohkan Bupati, saat ini dana bagi hasil (DBH) yang disalurkan Pemerintah Pusat cenderung hanya berkisar 70 persen, sisanya dilakukan dengan cara tunda bayar. Hal itu menyebabkan APBD Kabupaten menjadi Defisit.

Masalah menjadi rumit ketika kegiatan sudah dijalankan namun uang pembayaran dari DBH tak kunjung turun 100 persen. Solusi satu-satunya melakukan Dekresi menggunakan uang di kas daerah yang belum digunakan namun ketika uang itu digunakan tidak sesuai dengan peruntuan awal tak jarang menimbulkan masalahbaru.

"Artinya Dekresi itu memang ada namun penggunaanya sangat riskan dna banyak pejabat lebuh memilih tidak melakukannya karena takut berhadapan dengan kriminalisasi dan hukum," jelas Bupati Irwan.

Kedepan Bupati mengusulkan masalah ini harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan masalah didaerah seperti stagnanya ekonomi karena tidak beredarnya uang.

Masalah lainya menurut Irwan adalah, tuntutan masyarakat akan pelayanan cepat dari Pemerintah di Era 4.0 saat ini belum dapat dilakukan dengan optimal karena pemerintah dinilai belum siap. Sehingga memunculkan penyakit Internal Birokrasi seperti struktur yang boros aturan dan prosedur yang berbelit-belit, mal administrasi berkaitan dengan ketidakmampuan atau prilaku.

Singkat kata agar Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial berjalan sesuai harapan, Bupati Meranti mengusulkan 1. sistim Pilkada pemilihan langsung saat ini harus dirubah, karena untuk mendapatkan One Man One Vote tidak mudah dan membutuhkan biaya besar, 2. Pemerintan Pusat harus membuat aturan sesuai dengan kondisi masyarakat baik dari segi Pendidikan dan Tingkat Kemiskinan yang masih tinggi, 3. Isu aktual saat ini akan dihilangkannya Eselon III dan IV menjadi Fungsional perlu dikaji lagi khususnya untuk pejabat yang memiliki peran sentra seperti Camat dan Lurah yang memiliki wilayah pemerintahan, 4. Menata ulang struktur organisasi yang rasional dan efisien sesuai kebutuhan, 5. SDM sesuai dengan penataan struktur baik dipusat maupun daerah.

Semenatra itu Legislator DPR RI dan Mantan Menoan RB RI H. Azman Abnur, memaparkan antara politik, birokrasi dan perubahan sosial masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi antara satu dan yang lain.

Politik berhubungan dengan orang yang mengeluarkan kebijakan (parpol), sementara Birokrasi adalah yang menjalankan kebijakan (pemerintah), perubahan sosial merupakan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh birokasi.

Agar berjalan sesuai harapan, yang duduk didunia politik menurutnya harus orang yang benar-benar kompeten, kedepan perlu dilakukan perekrutan anggota parpol secara profesional sehingga melahirkan politikus yang kompeten yang mampu mengeluarkan kebijakan tepat tidak seperti saat ini yang hanya berdasarkan kedekatan dan suka tidak suka. Jika kebijakan yang dikeluarkan sudah benar dan dijalankan oleh birokrasi secara profesional maka ia meyakini perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat akan mengarah pada hal yang positif.

Sementara Kepala Lemhanas RI Latjend. Agus Wijoyo mengatakan saat ini masyarakat Indonesia masih berada dapam transisi Demokrasi yang belum selesai, Orde Baru menuju politik Demokrasi. Untuk itu masih diperlukan waktu untuk sampai ke Demokrasi seperti yang dicita-citakan.

Sekedar informaai seperti dijelaskan oleh Wakil Dekan I Fisipol UNRI Dr. Beli, dalam kegiatan itu akan dipaparkan sebanyak 80 makalah hasil penelitian, dan kegiatan itu diikuti oleh perwakilam akademisi dari berbagai Universitas di Indonesia.

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan cendera mata dari Rektor UNRI Aras Mulyadi kepada Bupati Meranti Irwan Nasir.

zam.

COMMENTS

Nama

.berita terkini,5932,.beritaterkini,3,Aceh,10,ACEH SINGKIL,78,Aceh Tamiang,23,Aceh Tengah,102,ACEH TIMUR,1,Aekkanopan,7,agam,2,ambon,2,AS,1,babel,1,BALAESANG,1,BALIKPAPAN,5,balut.berita terkini,3,Banda Aceh,5,Bandung,61,Bandung Barat,10,banggai,1,Bangka Belitung,4,Bangka Tengah,1,bangkep,1,BANGKEP - RN,1,Bangun Purba,1,Banguwangi,1,Banjar,14,Banjarnegara,6,bantaeng,6,Banten,27,Banyuasin,5,Banyumas,10,Banyuwangi,52,Barru,1,Batam,74,batang,3,BATU,1,Bekasi,526,bekasi terkini,1,Belitung,97,Beltim,96,Bener Meriah,213,BENGKALIS,7,Bengkayang,32,BENGKULU,1,BENGKULU SELATAN,8,BER,3,BERI,1,beriita terkini,1,berita,1,Berita terkini,2253,berita terkinia,1,berita terkink,1,berita tetkini,1,Bintan,8,Blitar,6,BNN,1,Bogor,203,BOGOR TIMUR,28,Bola,1,BOLAANG MONGONDOW,1,bolmong,145,bolmong utara,1,bolmut,1,BOLNONG,1,bolsel,1,boltim,11,BOYOLALI,1,Brebes,49,Bukit Tinggi,41,Buol,79,Ciamis,14,Cianjur,4,Cibinong,1,Cikarang,26,cikarang utara,1,Cilacap,6,Cilegon,8,Cileungsi,41,Cimahi,123,Cirebon,258,Cirebon Kota,1,Dabo Singkep,265,Daerah,6606,Daik Lingga,2,Dairi,112,Deli Serdang,7,Depok,200,derah,4,Dolok,4,Doloksanggul,12,Donggala,38,DPRD Kab. Bekasi,10,DPRD Kota Bekasi,22,Dumoga,38,Dumoga Utara,1,Ekonomi,3,EMPAT LAWANG,2,fakta,1,Garut,26,gorontalo,1,Gowa,12,Gresik,1,Gunung Putri,2,Hukum,11,INDRA,1,indralaya,18,Indramayu,12,Jabar,7,jaka,1,Jakarta,338,jakarta selatan,2,Jambi,107,JATIM,1,Jawa Barat,8,Jawa Tengah,3,Jawa Timur,7,Jayapura,1,Jember,2,Jeneponto,1,Jepara,79,Jombang,3,kab,2,Kab 50 Kota,3,Kab. Bandung,90,Kab. Bogor,15,Kab. Brebes,3,KAB. KARO,2,Kab. Kuningan,9,kab. langkat,1,kab. malang,1,Kab. Minahasa Tenggara,1,Kab. Serang,2,Kab. Serdang Bedagai,2,Kab. Sukabumi,10,kab. tangerang,4,Kab. Tasikmalaya,17,Kab.Bandung,162,Kab.Bekasi,61,KAB.BOGOR.BERITA TERKINI,1,Kab.Malang,3,Kab.Samosir,2,Kab.Sergai,5,KAB.SINJAI,5,kab.sorong,1,Kab.Sumedang,10,Kab.Tangerang,2,KABANJAHE,1,KABUPATEN SINJAI,3,KABUPATEN SINJAJ,3,Kajen,2,Kalbar,197,Kalimantan Barat,9,kalimantan timur,14,Kalsel,7,Kalteng,91,Kaltim,19,Kampar,22,Kampar Riau,45,Kapuas Hulu,236,Karawang,62,KARIMUN,1,KARIMUN - RN,1,KARO,24,KATINGAN,1,Kec.Ukui,1,Kediri,7,Kendari,2,KEPRI,1,Kepulauan Riau,9,Kerinci,20,KOBAR,1,Korupsi,9,KOTA BATU,1,KOTA KOTOMOBAGU,1,KOTA MANNA,1,Kota Sorong,7,Kotabumi,1,KOTAMIBAGU,1,Kotamobagu,23,KOTAWARINGIN TIMUR,1,KOTIM,4,Kronjo,1,Kuala Kapuas,5,kuala lumpur,1,Kuala Tungkal,5,KUDUS,45,Kuningan,180,KUTAI KERTANEGARA,5,Kutai Timur,12,Kutim,1,Labuhan Batu,4,Labura,251,Lahat,13,LAMBATA,1,Lamongan,1,Lampung,38,Lampung Barat,24,LAMPUNG METRO,105,Lampung Tengah,4,Lampung Timur,460,Lampung Utara,74,langkat,1,LANTAMAL V,3,lebak,10,LEMBATA,6,LIMAPULUHKOTA,1,Lingga,600,Loksado,1,Lombok,4,lombok timur,6,LOTIM,8,lotim.berita terkini,37,LUBUK LINGGAU,2,Lubuk Pakam,4,lubuk sikaping,1,lubuklinggau,2,lubuksikapaing,1,LUBUKSIKAPING,1,Lumajang,1,Lumanjang,1,Luwuk,7,m,1,Magelang,1,Majalengka,75,makassar,16,Malang,138,Maluku,3,Maluku tengah,2,MAMAJU.RN,3,MAMASA,25,MAMUJU,15,Manado,10,Manokwari,4,Mauk,2,medan,33,Mekar Baru,1,merangin,48,MERANTI,254,Mesuji,72,metro,155,metro lampung,5,Minahasa,3,Minahasa Selatan,2,Minahasa Tenggara,2,Minut,1,Mojokerto,225,monokwari,1,morowali,4,Muara Belida,1,muara bungo,2,Muara Enim,77,Musi Banyuasin,10,MUSI RAWAS,2,Nasional,15,Natuna,93,NTB,11,NTT,5,Ogan Ilir,7,Oku Selatan,300,Oku Timur,28,Opini,4,Padang,2,Padang Lawas,14,Pagaralam,14,Pagimana,1,Pakpak Bharat,12,Pakuhaji,2,Palangka raya,198,Palas,23,palelawan,4,Palembang,40,Palu,102,Paluta,51,pande,1,Pandeglang,655,pangkalanbun,1,Pangkalpinang,8,Papandayan,1,Papua,4,PAPUA BARAT,12,Parigi,6,Parigi Moutong,13,PARIMO,2,Parlemen,32,PARUNG PANJANG,1,Pasaman,12,Pasuruan,1,PATI,42,Patia,1,PAYAKUMBUH,3,Pekalongan,24,Pekanbaru,168,Pekanbaru Riau,41,pelalawan,22,Pematangsiantar,36,Pemkab Bekasi,7,Pemkot Bekasi,6,Pendidikan,80,PESISIR SELATAN,1,Pilkada,1,pintianak,1,PIPIKORO,1,Polhukam,154,Politik,2,Pontianak,248,Poso,2,Pringsewu,24,Pulang Pisau,4,pulpis,1,purbalingga,3,Purwakarta,792,Purwokerto,1,Putussibau,40,Radar Artikel,4,Radar Selebrity,2,Riau,124,rokan,1,Rokan Hilir,12,rokan hulu,1,Sabang,57,Samarinda,47,sambilan,1,SAMPI,1,Sampit,378,sar,1,Sarolangun,209,SELAT PANJANG,4,SELATPANJANG,1,Selayar,10,selong,2,Semarang,5,SEMOGA,1,Seram Bagian Barat,1,Serang,58,Serdang Bedagai,32,Sergai,26,Seruyan,7,SIAK,2,Sibolga,7,SIDRAP,14,Sigi,54,Simalungun,35,Singaparna,5,SINGKEP BARAT,1,Sinjai,4,SOLOK,3,Solok Selatan,8,Sorong,53,Subang,141,SUKABUM,1,Sukabumi,129,Sulawesi,2,Sulawesi Selatan,32,sulawesi tengah,46,Sulbar,29,Sulsel,11,Sulteng,185,Sulut,257,Sumatera Selatan,1,SUMATERA UTARA,1,SUMB,1,sumba barat,1,Sumbar,37,Sumedang,6,sumsel,15,Sumut,61,Sungai Penuh,1,Takalar,36,TAMBANG,1,Tambraw,3,Tambraw - RN,6,tanah datar,1,Tanah Karo,6,Tangerang,365,Tangerang Selatan,3,Tanjab Barat,492,Tanjab Timur,52,tanjung balai,1,Tanjung Enim,1,TANJUNG PINANG,6,Tapanuli Selatan,1,Tapanuli Tengah,15,Tapanuli Utara,10,tapung,3,tarutung,1,Tasikmalaya,71,Tebing Tinggi,62,Tegal,12,Teminabuan,5,Tenggarong,1,ter,1,Terkini,6791,terkiri,4,Timika,1,Toabo,1,tolitol,2,Tolitoli,782,tolotoli,1,TOMOHON,4,Touna,1,Trenggalek,11,Tulang Bawang,11,Tulang Bawang Barat,7,Tulungagung,198,Waisai,5,Yogyakarta,2,
ltr
item
RADAR NUSANTARA NEWS: Bersama Gubernur Lemhanas RI, Bupati Meranti Jadi Narasumber Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial UNRI
Bersama Gubernur Lemhanas RI, Bupati Meranti Jadi Narasumber Seminar Nasional Politik Birokrasi dan Perubahan Sosial UNRI
https://1.bp.blogspot.com/-LSo9oZQP0uQ/XcPokdxRM4I/AAAAAAAB9DE/7YhCXYkl2D862a06ci6QwZU_GPQy6PivgCLcBGAsYHQ/s320/WhatsApp%2BImage%2B2019-11-07%2Bat%2B16.46.28.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-LSo9oZQP0uQ/XcPokdxRM4I/AAAAAAAB9DE/7YhCXYkl2D862a06ci6QwZU_GPQy6PivgCLcBGAsYHQ/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2019-11-07%2Bat%2B16.46.28.jpeg
RADAR NUSANTARA NEWS
https://www.radarnusantara.com/2019/11/bersama-gubernur-lemhanas-ri-bupati.html
https://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/
http://www.radarnusantara.com/2019/11/bersama-gubernur-lemhanas-ri-bupati.html
true
8338290086939464033
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy