Anggaran Covid 19 Besar, Pemkab Subang Malahan Ajukan Proposal Ke Perusahaan

Subang,RN Meski anggaran untuk penanganan pendemi covid-19 di Kabupaten Subang, Jawa Barat mencapai Rp 150 Miliar, namun Pemerintah Kabup...

Subang,RN
Meski anggaran untuk penanganan pendemi covid-19 di Kabupaten Subang, Jawa Barat mencapai Rp 150 Miliar, namun Pemerintah Kabupaten Subang masih mengajukan bantuan ke sejumlah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Subang.

Hal tersebut diketahui setelah beredarnya surat proposal kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang untuk permohonan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker.

Menurut ketua Forum Kebijakan Publik (FKP)Kabupaten Subang Aif Saepurohman kepada Radar Nusantara Kamis (14/5/2020) mengatakan dengan adanya proposal tersebut, ia mempertanyakan anggaran ratusan miliar rupiah itu dikemanakan, terlebih bantuan-bantuan APD dari setiap Perusahaan pada memberi Bantuan seperti dari BUMD,BUMN, kemudian dari Para Anggota DPRD dan Masyarakat lainnya.

Menurut Aif, saat ini Pemkab Subang harus terbuka mengenai penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut.

Sementara Endang Supriadi SH, selaku Praktisi Hukum menambahkan Dana untuk penanggulangan Copid 19 dari APBD thn 2020 di perkirakan 150 M ,  diantaranya sebesar Rp.12,5 M, untuk pembelian APD.

Endang meminta kepada Pemkab Subang agar transparansi dalam Penggunaanya ,jangan sampai ada dugaan  dijadikann azas manfaat dalam situasi bencana wabah Covid-19.

Masih menurut Endang, pengadaan barang- barang utuk kelengkapan APD dengaqn sistim Penunjukan , hal ini di duga sangat rawan adanya dugaan penyimpangan.

Karena menurut Endang, belanja alat Rapid Test , itu sudah belanja apa belum? dan speknya yg seperti apa? , ini harus di kawal ketat.

Disamping itu juga dengan bannyaknya sumbangan APD diantaranya dari BUMD, BUMN,Yayasan,Para Anggota DPRD dan masyarakat lainnya di masukan kepada belanja uang APBD, makanya Bantuan tersebut  harus ada berita acara serah terimanya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan dana dari APBD.

Kemudian dana Sebesar Rp.3,4 miliar untuk Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung dari 6- 19 Mei 2020 itu juga harus transparansi dan tercatat di hariannya yang terpampang di Posko gugus tugas, ” tegas Endang, Paparnya. (Staff)