Bansos Di Kota Depok Tidak Ada Tanda Terima Dan Transfaran

Depok, RN Carut-marutnya pembagian Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di kota Depok selama Covid 19 membuat Ketua Komisi A DPRD angkat ...

Depok, RN
Carut-marutnya pembagian Bantuan Sosial (Bansos) yang terjadi di kota Depok selama Covid 19 membuat Ketua Komisi A DPRD angkat bicara,  Sabtu (09/05/2020).

H Hamzah SE, MM yang juga menjabat sekretaris DPC GERINDRA kota Depok, sangat berbeda dengan Anggota lainnya. Tampil sederhana tapi kritis dalam setiap persoalan yang menyangkut kemasyarakatan.

Saat ditemui media RN dikediamannya, "H Hamzah mengatakan dengan tegas akan mengkritisi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Depok dalam membagi serta menyalurkan Bansos kepada Masyarakat yang kurang transfaran".

"Kalau saja pemerintah (Dinsos) transfaran, mungkin tidak terjadi semrautan tentang Bansos ke masyarakat", ujar Hamzah.

Penyerahan Bansos banyak yang tidak tepat Sasaran, ditambah lagi anggaran yang dikucurkan melalui Dinsos  kekas bendahara Kecamatan, kelurahan dan RT RW yang membagikan kemasyarakat Tidak Ada Tanda Terimanya, terang Hamzah.

Sementara soal anggaran, "Kami komisi A DPRD kota Depok sudah menyetujui per tanggal 17 maret 2020 sebanyak 75 miliar", pungkas Hamzah.

"Harusnya dengan anggaran yang sudah di setujui, pemerintah sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak Covid 19 di kota Depok, lanjut Hamzah.

Mirisnya, "disaat masyarakat membutuhkan bantuan, kok Pemerintah mengucurkan Anggaran untuk Kecamatan dan Kelurahan kota Depok dengan alasan Dana lembur", ujar Hamzah.

"Khusus untuk hal ini kami DPRD akan meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah kota Depok", tutup H Hamzah. (M Sutoyo)