Biaya Pendidikan Calon Bintara (Secapa) TNI Seyogyanya Dibebankan Pada APBN Departemen Pertahanan RI

Papua,RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy.SH. ingin mengingatkan Gubernur Pap...

Papua,RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy.SH. ingin mengingatkan Gubernur Papua Barat dan para Bupati dan Walikota se-Papua Barat untuk tidak serta merta menerima permintaan menyiapkan anggaran untuk penerimaan sekolah calon Bintara (Secaba) TNI "Otsus". Karena saya tidak melihat ada dasar hukum di dalam amanat pasal 1 sampai dengan pasal 79 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kata Yan.

Sebagaimana dirubah dengan UU RI No.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1  tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU No..21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang.Dengan tegas hal itu diatur diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Otsus Papua bahwa kewenangan bidang pertahanan adalah menjadi urusan dan atau kewenangan pemerintah pusat.

Sehingga menurut pandangan saya dari sisi hukum bahwa soal biaya pendidikan bagi calon Bintara TNI termasuk anak asli Papua seyogyanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Departemen Pertahanan RI. Jelas Yan

Bukan dibebankan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Tanah Papua. Saya mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kapolda Papua Barat untuk ikut mengawasi hal tersebut sesuai aspek pengawasan dari sisi hukum yang diatur dalam pasal 67 UU Otsus Papua tersebut. Pangkas Yan CW.
(Tuti)