Jangan Melihat Dari Sisi Negatif Tapi Lihat Dari Sisi Positif Apa yang Kajati Yusuf SH,MH, Lakukan Di Papua Barat

Papua Barat,RN  Sebagai Anak adat Yan Ch Warinussy  ingin memberi sedikit pemahaman saja tentang kenapa sampai DAP "memfasilitasi"...

Papua Barat,RN 

Sebagai Anak adat Yan Ch Warinussy  ingin memberi sedikit pemahaman saja tentang kenapa sampai DAP "memfasilitasi" beberapa orang Papua ke Jakarta untuk bertemu Jaksa Agung RI soal pergantian Desa saudara Yusuf, SH, MH? Karena DAP punya tugas sesuai amanat statutanya adalah memperjuangkan perlindungan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua. 

Jika saudara saudara membaca isi dari pasal 43 UU RI No.21 Tahun 2001, disitu menurut pemahaman hukum saya, terkandung tugas dan tanggung jawab DAP sebagai wadah rakyat Papua. Ucap Ch Sabtu 29/08/2020.

Sehingga dalam konteks upaya melakukan proteksi dan penguatan hak-hak adat, maka DAP perlu bersinergi dengan sejumlah pihak yang berkompeten di pemerintah RI. 

Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sebagai institusi penegak hukum. Sehingga di awal pelaksanaan tugasnya, DAP telah melakukan audiens dengan Kajati PB Yusuf, SH, MH. 

Kemudian Kajati PB tersebut merespon dengan melakukan kunjungan balasan ke kantor DAP, dan sesuai adat istiadat OAP, khususnya masyarakat adat, maka pak Yusuf diberi "penghargaan" secara adat. Tutur ch.

Lantas dalam perayaan HUT Adhyaksa ke-70, Kajati PB juga memberi apresiasi dengan penghargaan di bidang anti korupsi kepada DAP. Itulah sebabnya, ketika Pak Yusuf "dimutasi" dengan tanpa ada informasi sebelumnya kepada berbagai pihak, termasuk Gubernur PB sesuai amanat pasal 52 ayat (2) UU Otsus Papua. Jelas Ch.

Tentu DAP sebagai "orang tua" dari Yusuf, SH, MH sebagai salah satu anak adat Papua pasti bereaksi. Menurut saya, sesungguhnya tidak bisa dengan serta merta disimpulkan secara sepihak oleh siapapun bahwa DAP telah mengintervensi Kejaksaan Jaksa Agung RI, karena ada landasan hukum maupun landasan filosofis bahkan landasan etikanya. Papar Ch.

Sebab apa yang sedang dirintis dan dilakukan oleh seorang Jaksa Yusuf di Kejati PB sesungguhnya sedang memberi warna baru yang menyegarkan dalam konteks penegakan hukum di Tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. 

Sehingga ketika para penyidik Kejati PB bekerja ke depan, sudah pasti Masyarakat Papua khususnya ada akan memberi dukungan secara moril. 

Ini penting dalam konteks penegakan hukum yang efektif, karena terbangunnya budaya hukum di kalangan rakyat yang menghormati hukum sebagai panglima dalam pembangunan nasional Indonesia. Tandas Ch.

Tuti