LP3BH Soroti Status Hukum Kasus Pelanggaran HAM Papua dan Reparasi Korban

Papua Barat,RM  Salah satu pertanyaan dari 18 pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak Asasi Manusia...

Papua Barat,RM 

Salah satu pertanyaan dari 18 pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak Asasi Manusia kepada pemerintah Indonesia ialah soal program reparasi untuk keluarga korban dan status hukum terakhir dari kasus Paniai (2014), Wasior (2001) dan Wamena (2003). 

Ini adalah pertanyaan nomor 3 (tiga). Sebagai Direktur Eksekutifi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memandang bahwa Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya diwajibkan menjawab secara jujur, adil, benar dan tegas mengenai status hukum dari ketiga kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut. 

Jawaban tersebut mesti dilandasi pada sejauhmana pemenuhan amanat dari pasal 9 dari UU RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk mengenai kelanjutan proses hukum terhadap ketiga kasus dugaan pelanggaran HAM Berat tersebut saat ini.

Sesungguhnya di dalam pasal 45 ayat (2) dari UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sudah diatur mengenai cara Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat menyelenggarakan upaya penegakan hukum.

Serta pemajuan, perlindungan dan penghormatan HAM di Tanah Papua. Sehingga pada posisi sedemikianlah menurut saya sebagai Advokat dan Pembela HAM bahwa Negara Indonesia dapat memberi jawaban kepada PBB mengenai status hukum dari kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior, Wamena dan Paniai tersebut. 

Demikian juga mengenai soal reparasi yang semestinya sudah bisa dilakukan dalam konteks perencanaan pembangunan di daerah-daerah yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus dugaan pelanggaran HAM Berat seperti untuk Wasior tahun 2001 di Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama dan Provinsi Papua Barat. 

Serta untuk kasus Wamena 2003 di Pemkab Jayawijaya dan Provinsi Papua. Kemudian untuk kasus Paniai 2014 di Pemkab Paniai dan Provinsi Papua juga. Hal tersebut semua adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yang diatur di dalam pasal 71 dan 72 dari UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Tuti