Fraksi Golkar Ingatkan Camat dan Kepala Desa, Jangan Manfaatkan Bantuan Pemerintah, Intimidasi Rakyat Arahkan Ke Salah Satu Paslon

BOLMONG, RN Anggota DPRD Bolmong dari fraksi partai golkar, Mengingatkan kepada Camat maupun kepala desa di bolmong, untuk tidak terjebak da...

BOLMONG, RN

Anggota DPRD Bolmong dari fraksi partai golkar, Mengingatkan kepada Camat maupun kepala desa di bolmong, untuk tidak terjebak dalam praktek politisasi bantuan yang bakal di perhadapkan pada resiko hukum.

Demikian hal tersebut di katakan oleh Zulhan Manggabarani SE, SH, Jumat ( 30/10/20) Siang tadi. ” Dalam aturan PP 53 Sangat jelas bahwa di larang oknum ASN terlibat dalam politik praktis Maupun dalam UU pemilu No 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 huruf H. Bunyinya (pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa dan aparat desa),” Ujar Zulhan.

Bahkan Kata Zulhan, bahwa pada Bab III tentang ketentuan Pidana Pemilu tertuang pada pasal 490 berbunyi (setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak (dua belas juta rupiah) Rp.12.000.000,00).

Masih Zulhan, Menghadapi pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Utara ( Sulut ), yang jatuh pada tanggal 9 desember 2020, diduga kuat mulai ada penekanan dan intimidasi kepada rakyat penerima bantuan yang terkena dampak Covid-19.

”Sudah ada pengaduan kepada kami selaku wakil rakyat, bahwa penerima bantuan  (Masyarakat-Red) mulai di arahkan oleh Oknum Sangadi dan Oknum Camat untuk memilih paslon tertentu pada saat penyaluran dan penerimaan bantuan. Tentunya ini cara cara yang seharusnya jangan dilakukan,sebab sudah bertentangan dengan aturan maupun PKPU,” Ucap Zulhan.

Dikatakan Zulhan. Baik Camat Maupun Kepala Desa ( Sangadi-red) adalah pembina politik di wilayah hukum mereka, Maka secara aturan dilarang ada keberpihakan Kepada Paslon tertentu. Melainkan masyarakat diberikan ruang untuk menentukan pilihan mereka berdasarkan hak politik yang sudah di jamin oleh undang-undang.

”Pilkada ini jadikan sebagai momentum pesta demokrasi. Dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, Rakyat memiliki hak menentukan pilihan mereka berdasarkan Nurani mereka, tanpa harus di tekan ataupun Di Intimidasi oleh oknum oknum tertentu. Apa lagi Ada indikasi praktek politisasi bantuan sebagai bentuk penekanan?” Tegas Zulhan.

Ia pun menghimbau kepada Masyarakat jika mengalami hal tersebut, untuk segera malaporkan ataupun merekam segala ucapan oknum oknum di desa atau kelurahan masing masing, selanjutnya data itu diberikan kepada kami untuk kami lanjutkan ke Bawaslu bolmong.

”Apabila ada oknum yang menekan atau mengintimidasi masyarakat pada saat penyaluran bantuan, maka hal itu perlu di rekam sebagai data dan jangan di ikuti,” Ujar Zulhan Yang di ketahui selaku Sekretaris Partai Golkar Bolmong.

Seraya menambahkan, Bahwa berbagai bantuan yang di salurkan oleh pemerintah tersebut, Bukan Berasal dari paslon. Sehingga tidak perlu masyarakat kuatir ataupun takut atas tekanan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab. Sebab hak kalian akan tetap kalian terima berdasarkan nama yang telah di ajukan sebagai penerima bantuan, baik Itu BLT, PKH dan UMKM. Tutup Anggota DPRD Bolmong dari fraksi Golkar Zulhan Manggabarani.(Hasan)