Dokumen Amdal Belum Selesai Tapi Diduga Sudah Operasi Produksi

Belitung Timur Sp Pesak, RN  Rabu (4/11/2020), Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Novis Ezuar ST, saat ditemui di ruang...

Belitung Timur Sp Pesak, RN 

Rabu (4/11/2020), Kepala dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Novis Ezuar ST, saat ditemui di ruang kerjanya kantor Dinas Lingkungan Hidup Kompleks Perkantoran Negarawan Desa Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, menegaskan  perusahaan tambang pasir PT B86 memiliki 2 (dua) wilayah rencana pertambangan pasir kwarsa, di Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung dan Desa Tanjung Batu Itam kecamatan Simpang Pesak, dimana masih proses penyusunan dokumen Amdal alias belum selesai."Perusahaan  ini miliki 2 lokasi yg berbeda, di desa batu penyok dan satunya desa Tanjung Batu Itam, saat ini masih tahap penyusunan Amdal," tegas Novis.

Novis juga jelaskan sesuai dengan mekanisme penerbitan ijin usaha pertambangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dokumen Amdal yang sudah disyahkan dan dinyatakan layak oleh Komisi Penilai Amdal, akan diterbitkan Ijin Lingkungan sebagai prasyarat Ijin Usaha Produksi.

Saat disinggung dengan pemberitaan Radar Nusantara di Bulan oktober 2020 lalu, ada 2 perusahaan cemari sungai akibat aktifitas pertambangan pasir, Novis mengatakan sudah kirim stafnya ke lokasi dimaksud dan dapatkan laporan pencemaran tersebut akibat aktifitas pertambangan PT DY. Tetapi saat awak media RN sampaikan hasil investigasi lapangan di lokasi PT 86, Novis berjanji akan menanyakan kembali kepada bawahannya. "Saya dapat laporan pencemaran itu oleh PT DY yang sudah lengkap ijin nya, saya tidak tahu kalau hasil pantauan RN begitu, nanti akan saya tanya lagi staf saya,"kata Novis yang terlihat heran.

Perlu diketahui Wilayah ijin produksi PT B86 sebagian berada dalam kawasan Hutan Produksi yang tentunya harus kantongi Ijin pinjam pakai dari kementerian terkait.

Pada kesempatan yang lain, wartawan RN mencoba komunikasi via WA ( tidak dapat dijumpai di lokasi-red) dengan salah satu pegawai perusahaan, Guntoro, yang mengaku sebagai tenaga ahli urusan perijinan sekaligus mengklarifikasi sebutan dirinya bukan sebagai Kepala Tehnik Tambang (KTT) PT B86, mengungkapkan dokumen Amdal B86 sudah selesai tinggal menunggu pengesahan. 

Hal ini bisa diartikan juga bahwa Amdal belum selesai untuk diuji dalam sidang komisi penilai Amdal yang tentunya dapat dikatakan belum miliki ijin lingkungan. 

Saat ditanya terkait hasil pantauan RN di lokasi yang menunjukkan adanya dugaan aktifitas produksi, Guntoro enggan untuk berkomentar. 

Sementara itu salah satu pengurus LSM Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup (FKPLH) Kab Beltim ingatkan setiap orang atau badan usaha yang  melakukan usaha wajib wajib amdal atau UKL-UPL harus memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha produksi. 

Terkait dugaan sudah melakukan usaha produksi oleh salah satu perusahaan tambang pasir, aktivis lingkungan yang tak mau disebutkan namanya ini tegaskan adalah pelanggaran hukum dengan sanksi pidana penjara dan denda sampai 3 M sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Ia juga berjanji akan mencari informasi perusahaan tersebut dan jika ada dugaan pelanggaran, ia akan proses dan laporkan. "Jika hasil kajian dan pengamatan serta info nanti ada dugaan pelanggaran, kami proses lapor bila perlu sampai ke pusat,"ujarnya.

Suro