KADES Profokator PADUAN SUARA Penangtang LSM & MEDIA Proses HUKUM JALAN di MAAFKAN

0 radar nusantara Jumat, 27 November 2020 Edit this post

Sukabumi,RN Ketua APDESI dan pengurusnya menghadiri Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk mediasi dengan beberapa Lembaga Swad...

Sukabumi,RN

Ketua APDESI dan pengurusnya menghadiri Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk mediasi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan MEDIA yang berada diluang lingkup kerja Sukabumi. Bertempat di Pendopo Jln. A. Yani No. 10 Kota Sukabumi, Kamis (26 November 2020).

Pantauan dari salahsatu LSM yang menghadiri dalam kegiatan undangan audensi, dihadiri Pjs Bupati Sukabumi R. Gani Muhamad, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, dan Kapolres Sukabumi AKBP M. Lukman Syarif, serta Kepala Dinas DPMPD, KESBANGPOL Kabupaten Sukabumi.

Undangan dalam kegiatan audensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, turut dihadiri dari beberapa hitungan jari MEDIA yang ada dan LSM GAPURA serta LSM MAUNG SAGARA, selebihnya tidak ada lagi lembaga lainnya yang ikut menghadiri.

Salahsatu LSM yang menghadiri undangan audensi tersebut mengatakan, "Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi melakukan PERMOHONAN MAAF kepada LSM dan MEDIA dihadapan seluruh undangan audensi". ungkapnya.

Selanjutnya dengan kehadiran undangan audensi tersebut baik MEDIA yang ada maupun LSM, menerima permohonan maafnya dan saling memaafkan sebagai sesama umat manusia,

"Tetapi yang perlu diketahui, jika sebagai warga negara yang baik untuk mendukung penegakan supermasi hukum, lebih baik hormati satu bentuk konsekwensi yang harus dijalani. Kami LSM dan MEDIA sepakat, Proses HUKUM tetap berjalan agar ditindaklanjuti kepada Profokator oknum Kades tersebut”. Tegasnya.

Ditambahkan dengan kehadiran kami LSM serta MEDIA yang ada dalam undangan audensi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi perlu di catat, bahwa "Kami bukan MEWAKILI LSM atau MEDIA manapun yang disampaikan dalam forum silaturahmi audensi ini, dan kami tetap sepakat untuk MENOLAK TANDATANGAN BERITA ACARA dalam mediasi tersebut, memaafkan cukup di hati secara manusiawi." jelasnya.

Sedangkan awal permasalahan tersebut dimulai dari pernyataan sikap salahsatu pengurus Apdesi saudara Ojang sebagai wakil ketua paduan suara aneka ria, untuk melakukan tangtangan, perlawanan atau kata ajakan kepada seluruh perangkat desa lainnya agar turut serta untuk bersama sama melawan LSM dan MEDIA. Bahwa, sebelum perekaman video tersebar di jagad maya, diduga sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan perekaman video paduan suara tersebut di halaman kantor DPMPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan simbol kepalan tangan.

Perekaman isi video tersebut terkesan, bahwa Undang Undang (UU) Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No.14/2008 Peraturan Pemerintah RI No.61/2010 ditabrak dengan secara sengaja tidak peduli, bahwa UU KIP yang berbunyi bagi setiap warga negara Indonesia berhak menerima informasi dari pejabat publik manapun.

Begitu juga Undang Undang Pers No.40 tahun 1999 dikatakan, apabila seseorang yang melawan hukum dengan secara sengaja, melakukan dengan tindakan yang berakibat menghambat, ataupun menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 di atas, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Tetapi yang terjadi dalam isi seluruh perekaman video tersebut sudah jelas terbukti ada dan disebarkan, diduga memang secara sengaja sudah dipersiapkan sebelumnya, dengan melakukan perekaman paduan suara sambil berkerumun bersama, untuk menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan atau kegaduhan agar di sebarluaskan melalui sarana media sosial yang tersedia, pada saat situwasi pandemi belum mereda dan menjelang Pemilihan Kepala Daerah PILKADA 2020 di seluruh pelosok nusantara.

Adapun dari kutipan salahsatu LSM yang menghadiri audensi menyampaikan, ada 4 Point Kesimpulan yang dibacakan oleh Pjs Bupati Sukabumi diantaranya :

1. Saling Memaafkan antara APDESI dan LSM serta MEDIA Yang Hadir.

2. Pemerintah Daerah Meminta Menjaga Kondusifitas Kabupaten Sukabumi dalam suasana Pilkada Sukabumi.

3. Pemerintah Daerah dan APH Meminta LSM/MEDIA Tidak Mengerahkan Massa.

4. Adapun Seluruh Kasus Hukum Diserahkan Kembali Kepada Penegak HUKUM.