Komisi Kejaksaan Gelar FGD Tentang Restoratif Justice, Penandatangan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan LPSK dan IWO

Jakarta,Radar Nusantara Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema  "Peningkatan Peran Kejaksaan Republi...

Jakarta,Radar Nusantara

Komisi Kejaksaan RI (KKRI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 

"Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif Khususnya bagi Korban Tindak Pidana" yang dilaksanakan pada Kamis, 12 

November 2020 di Hotel Grand Mahakam Jakarta Selatan, pukul 09.00 WIB. Acara tersebut dibuka oleh Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H., C.FrA. selaku Ketua Komisi Kejaksaan RI. 

Acara. Selain secara offline, pelaksanaan FGD tersebut juga dilakukan secara virtual guna membatasi peserta sebagai bagian dari upaya pencegahan

penyebaran Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan di masa pandemi. 

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yakni, Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N., LL.M. selaku Direktur Hukum dan Regulasi BAPPENAS, Taufik Basari, S.H., M.Hum., LL.M. selaku Anggota Komisi Ill DPR RI, Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. selaku Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) , dan Ors. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Melalui FGD ini KKRI berharap dapat menghasilkan masukan-masukan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait isu yang berkenaan dengan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Adapun sebagai peserta, 

selain para Komisioner KKRI acara FGD ini melibatkan 28 unsur yang terdiri dari pihak pemerintah, praktisi hukum, serta masyarakat dari organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya. 

Sebagaimana diketahui pada 21 Juli 2020, Jaksa Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Semangat keadilan restoratif ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara pidana yang 

tidak melulu hanya kepada aspek pembalasan. Di level implementasi, sosialisasi dan penguatan payung hukum terhadap pelaksanaan keadilan restoratif ini sangat diperlukan guna mewujudkan penegakan hukum yang berkadilan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) sesuai dengan arah kebijakan yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Restra) KKRI tahun 2019-2023 memiliki tujuan strategis yaitu tewujudnya Kejaksaan RI yang profesional dan modern, yang dicapai dengan cara : 

a. Memberikan rekomendasi terkait pembenahan manajemen SDM yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan RI; 

b. Memberikan rekomendasi terkait penataan organisasi; dan 

c. Memberikan rekomendasi terkait penguatan tata kerja kepada Kejaksaan RI. 

Oleh karena itu, maka KKRI memandang perlu untuk melaksanakan serangkaian 

kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dalam rangka memberikan rekomendasi terkait peningkatan peran Kejaksaan sebagai dominus litis, khususnya dalam penanganan perkara pidana 

dengan pendekatan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana. Di sela-sela kegiatan FGD, KKRl Juga melakukan serangkaian kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memory of 

Understanding,MoU) antara Ketua Komisi Kejaksaan RI dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas antara kedua lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan perilaku jaksa dalam rangka 

mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Penandatanganan MoU juga dilakukan antara KKRI dengan lkatan Wartawan Online (IWO) yang bertujuan untuk membangun dan menjalin kerja sama antara kedua belah pihak dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara kedua lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan perilaku jaksa dalam rangka mewujudkan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.Penandatanganan MoU juga dilakukan antara KKRI dengan Ikatan Wartawan Online (IWO) yang bertujuan untuk membangun dan menjalin kerjasama antara kedua belah pihak dalam meningkatkan peran serta Ikatan Wartawan Online terhadap pelaksanaan tugas komisi kejaksaan RI. 

MoU dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan KKRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui MoU ini diharapkan terjalin kerjasama dan sinergitas baik antara KKRI dengan LPSK maupun dengan IWO sehingga tercapai hasil optimal dalam 

pengembanan tugas baik terhadap KKRI maupun masing-masing lembaga. (Rasyid/Rilis-iwo)