Merasa Dibohongi, Mahasiswa Kembali Demo ke Gubernur Sutarmidji

Pontianak (Kalbar), RN Merasa dibohongi oleh Sutarmidji Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, massa dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Peng...

Pontianak (Kalbar), RN

Merasa dibohongi oleh Sutarmidji Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, massa dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), dan Aliansi Mahasiswa Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) Kalimantan Barat kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor dan Pendopo Gubernur, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Selasa 10 November 2020, Pukul 09.30 s/d 12.20 WIB.

"Tidak ada konsistensi dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat," kata Jero Haryono, Korlap massa Solmadapar dan Ampera Kalbar, kepada awak media, di Depan Gerbang Masuk Pendopo Gubernur, Pukul 12.14 WIB.

Mahasiswa Kalimantan Barat sangat menyayangkan sikap Gubernur Sutarmidji yang tidak konsisten dengan ucapan dan tindakannya terhadap penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Nomor 11 Tahun 2020. Sehingga sikap Gubernur Sutarmidji tersebut kembali menimbulkan keresahan Mahasiswa di Kalimantan Barat.

"Saat kita melaksanakan aksi tanggal 9 Oktober itu, dari Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan statement, bahkan surat resmi kepada Presiden atau pusat untuk menolak Omnibus Law ini secara kelembagaan, yaitu Gubernur Kalimantan Barat menolak adanya Omnibus Law. Tetapi selanjutnya, Pak Gubernur itu mengambil statement lagi, bahwa Omnibus Law ini cocok untuk diterapkan di Kalimantan Barat, inikan berarti tidak adanya konsistensi dari Bapak Gubernur," jelas Korlap massa.

Atas persoalan tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam Solmadapar dan Ampera Kalbar, kembali melakukan aksi unjuk rasa Menuntut Keberpihakan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Tolak Omnibus Law dan Kalbar Berduka.

"Nah, pada hari ini kami ingin menagih tentang statement Pak Gubernur yang pertama (menolak Omnibus Law_red)," tegas Jero.

Dalam aksi kali ini, baik di Kantor maupun di Pendopo, massa tidak berhasil menemui Gubernur Sutarmidji. Tidak main-main, untuk menunjukkan keseriusan dalam aksi dan memastikan keberadaan Sutarmidji, massa berjalan kaki melanjutkan aksinya di Pendopo Gubernur. Tetapi massa kembali gagal menemui Sutarmidji. Dari Pendopo Gubernur, dibawa terik panasnya sinar matahari, sekitar Pukul 12.20 WIB, Mahasiswa kembali membubarkan diri dalam keadaan aman, lancar, dan kondusif.

"Ketika kami datang ke Kantor Gubernur, sekitar Jam 9 lewat 30, itu Pak Gubernur juga tidak ada, dan informasi selanjutnya Pak Gubernur katanya ada di Pendopo. Kami datangi Pendopo Gubernur, juga (Sutarmidji_red) tidak ada. Kami merasa dibohongi disini, padahal kami melaksanakan aksi dami. Keberadaan Bapak Gubernur selalu dirahasiakan," sindir Jero Haryono.

Diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa ini dipicu oleh ucapan dan tindakan Gubernur Sutarmidji yang dinilai tidak konsisten atas penolakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, Nomor 11 Tahun 2020. Ditengah guyuran hujan dihadapan pengujuk rasa di Halaman Kantor Gubernur, pada hari Jum'at 9 Oktober 2020, Sutarmidji menyatakan, menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. 

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, bersama elemen masyarakat Kalimantan Barat, BEM Mahasiswa se-Kalimantan Barat, serta organisasi pekerja, dengan ini menyatakan menolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, saya minta mohon pada Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk pencabutan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," kata Sutarmidji waktu itu.

Tetapi pada HUT ke-249 Kota Pontianak, Jum'at 23 Oktober 2020, Gubernur Sutarmidji meminta Pemkot Pontianak menyambut Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, dan Sutarmidji menilai Omnibus Law sangat bagus dan pas untuk mendukung kegiatan jasa dan perdagangan di Kota Pontianak.

Adrian.