Pelantikan 11 Anggota DPR PB Otsus, Tugas "Berat" menanti

Papua Barat,RN Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi ucap...

Papua Barat,RN

Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi ucapan selamat kepada 11 anggota DPR Papua Barat melalui Jalur Pengangkatan. Ke-11 anggota tersebut memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. 

Kewajiban pertama para anggota DPR Papua Barat adalah mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewajiban kedua ialah mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta menaati segala peraturan perundangan. Kemudian juga tugas anggota DPR PB dari Jalur Pengangkatan ialah membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi. Juga memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan serta memfasilitasi Tindak lanjut penyelesaiannya.

Selain itu, proses pengisian keanggotaan DPR PB melalui mekanisme pengangkatan ini diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengisian Keanggotaan DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan. 

Berkenaan dengan itu, maka seyogyanya ke depan ke-11 anggota DPR PB tersebut melengkapi jumlah keseluruhan anggota menjadi 56 orang anggota, yaitu anggota yang dipilih 45 orang ditambah dengan 11 orang yang diangkat ini. 

Ke-11 anggota terangkat ini akan terhimpun dalam kelompok khusus yang disebut Fraks Otonomi Khusus sebagai diatur dalam amanat pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tersebut diatas. 

Sesuai ketentuan dalam amanat pasal 32,  dimana ke-11 anggota DPR PB dari Fraksi Otsus tersebut dapat diangkat menduduki jabatan pimpinan DPR PB.

Bahkan bisa mengisi alat-alat kelengkapan dewan dan atau parlemen lokal daerah tersebut sesuai amanat pasal 32 dan pasal 33 Perdasus Nomor 4 Tahun 2019. 

Dengan demikian tugas ke-11 anggota DPR Fraksi Otsus yang baru diangkat dan dilantik hari ini cukup penting bagi berjalannya program perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar orang asli Papua dan Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Barat.

Tuti