Dalam Konflik Papua, TNI tidak bisa lakukan Penegakan Hukum Lakukan

Manokwari, RN Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se Dunia ke-72, 10 Desember 2020, mengingatkan saya dalam kapasitas pribadi, sebagai Advokat...

Manokwari, RN

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se Dunia ke-72, 10 Desember 2020, mengingatkan saya dalam kapasitas pribadi, sebagai Advokat dan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.

Karena pada peringatan Hari HAM Se Dunia ke-72 tahun 2020 ini juga sekaligus mengingatkan pada 15 tahun lalu (10 Desember 2005), saya menerima Penghargaan Internasional HAM bernama John Humphrey Freedom Award dari sebuah lembaga masyarakat sipil di Montreal, Canada bernama Rights and Democracy.

Sejak itu, saya tidak merasa berjuang sendiri, tapi saya seperti mendapat energi besar, karena dunia sedang mulai melirik dan melihat bahwa Tanah Papua dan Rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) menjadi korban pelanggaran HAM yang tetap dan berkesinambungan dengan tanpa penyelesaian, baik secara hukum maupun politik. Kini setelah 15 tahun John Humphrey Freedom Award berada di tangan saya, perkembangan situasi HAM di Tanah Papua terus mengalami kemunduran, karena kekerasan bersenjata antara aparat keamanan Polri dan TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), senantiasa menempatkan rakyat sipil menjadi korban. Kasus kematian Pendeta Yermia Zenambani, Agustinus Duwitau, Rupinus Pigay, Atanius Murib dan Maluk Murib. Semuanya itu menjadi contoh kasus betapa pendekatan militer sebagai model pendekatan negara di Tanah Papua, guna mengakhiri konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun ternyata gagal dan tidak proporsional. Berbagai indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dengan kualifikasi Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity).Sehingga pendekatan damai melalui dialog komprehensif seyogyanya dapat menjadi pilihan bagi Presiden Jokowi dan jajarannya dalam mendorong penyelesaian damai terhadap konflik terlama di Tanah Papua dalam waktu dekat ini. Saya ingin mendorong Presiden Jokowi agar berkenaan melakukan audit terhadap pendekatan keamanan di Tanah Papua dengan berdasarkan pada amanat UU RI No.21 Tahun 2001. Dimana titik utama pembangunan instansi penegakan hukum menjadi penting, seperti halnya polsek dan polres. Pada saat yang sama mendesak Presiden Jokowi untuk mengakhiri komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) di Tanah Papua dengan alasan HAM. Sejumlah indikator peristiwa pelanggaran HAM di tanah Papua dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjuk pada adanya keterlibatan personil militer dari Kogabwilhan dalam peristiwa pelanggaran HAM di Timika, Nduga, Puncak Jaya serta Intan Jaya.

Penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut sama sekali tidak bisa jalan. Bahkan Panglima Kodam XVII Cenderawasih berpangkat Mayjen TNI sama sekali tidak bisa melewati kewenangan seorang Panglima Kogabwilhan yang berpangkat Letjen TNI. Saya sama sekali tidak sependapat dengan selentingan yang beredar luas bahwa penambahan pasukan TNI melalui Kogabwilhan yang terus meningkat di Tanah Papua adalah untuk melakukan penegakan hukum. Itu sama sekali tidak benar, karena di dalam UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) jelas dinyatakan adanya 4 (empat) pejabat penegak hukum yaitu Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara/Advokat. Jadi tidak ada satu pasal pun di dalam hukum Indonesia yang mengatur bahwa TNI bisa melakukan penegakan hukum. Apalagi dengan menggelar operasi militer di Tanah Papua untuk menegakkan hukum, ironis sekali. Bahkan saat ini dengan pasukan TNI menduduki sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang struktural,  karena menyebabkan warga kampung tersebut, terutama murid SD harus mengungsi dan tidak bisa melakukan aktifitas belajar mengajar. Sudah merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM dalam konteks hak memperoleh pendidikan. Oleh sebab itu di saat Peringatan Hari HAM Se Dunia ke-72, dan 15 tahun John Humphrey Freedom, saya meminta perhatian Presiden Jokowi segera menarik seluruh personil non organik bukan teritoriak dari Tanah Papuan sekaligus membubarkan Kogabwilhan di Tanah Papua. Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan untuk merubah pola pendekatan keamanan kepada pendekatan damai melalui penyelenggaraan dialog yang komprehensif dalam waktu dekat ini.

Tuti