Diduga, Satpol PP Depok Langgar Aturan Perundang-Undangan Penggeledahan dan Penyitaan

Depok, RN Razia gabungan minuman keras (Miras) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polresta dan Kodim Kota Depok, pada Ju...

Depok, RN

Razia gabungan minuman keras (Miras) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polresta dan Kodim Kota Depok, pada Jumat (18/12) malam terdapat kejanggalan. 

Kejanggalan dalam razia yang dipimpin Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan, Muhammad Fahmi itu terlihat dari jumlah titik lokasi razia, yang hanya tiga titik penjual miras. Padahal di kota berikon Sejuta Belimbing itu terdapat puluhan penjual miras. 

87 anggota dan 9 unit kendaraan diturunkan dalam razia itu, lalu kenapa hanya tiga lokasi yang dilakukan razia. Kejanggalan lainnya, adalah beberapa lokalisasi yang menjual Miras nampak tutup dan Instansi Penegak Perda itu tidak menyambagi lokasi itu. Terkesan Razia itu sudah dibocorkan dan adanya dugaan 'main mata'.

Hasil pantauan di lapangan memang terlihat bahwa sejumlah lokalisasi yang menjual minuman keras tutup saat dilakukan razia dan buka kembali setelah razia selesai. Bahkan, tempat tersebut tidak disambangi seolah - olah sudah mengetahui bahwa lokasi itu tutup.

Menurut salah satu anggota Satpol PP yang enggan disebutkan namanya bahwa razia yang dilakukan Jumat malam itu sebenarnya surat tugasnya hanya untuk merazia Pekerja Seks Komersial (PSK). 

"Surat tugasnya Razia PSK, kami juga bingung kenapa berubah saat di lapangan," ujar anggota Satpol PP itu. 

Diutarakannya, bahwa dirinya hanya mengikuti komando dari pimpinan.

"Begitu keluar dari lapangan, kami sebenarnya mau menuju Pasar Kemiri tapi tiba-tiba berbelok ke lokasi penjual miras dan melakukan razia," paparnya. 

Langgar Perundang - Undangan

Penggeledahan dan penyitaan ratusan botol miras yang dilakukan Satpol PP dalam razia pada Jumat (18/12) itu, diduga melanggar aturan perundang-undangan dalam hal penyitaan barang.

Dalam giat razia tersebut, para kesatuan Polisi Pamong Praja tidak dibekali surat penggeledahan dan penyitaan untuk membawa Miras. 

Ketika di konfirmasi oleh anggota Tim JBKD ( Jaringan Berita Kota Depok) saat berlangsung nya penggeledahan di salah satu toko di Jalan Marrgonda, Mohammad Fahmi selaku pimpinan giat mengungkapkan bahwa  ada surat berita acara. Namun saat diminta untuk menunjukan surat itu, M Fahmi tidak mau mengeluarkannya. 

Sementara itu, ketika Tim JBKD saat ingin meminta konfirmasi Senin (21/12/2021) terkait giat razia yang dilakukan Kabid Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan, M Fahmi enggan ditemui dengan alasan sedang ada rapat internal. 

Sedangkan, Kasie Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan Pengawalan, R Agus ketika dimintai keterangan menjelaskan, bahwa itu bukan ranahnya untuk menjawab. 

"Silahkan konfirmasi langsung ke pimpinan saya, karena bukan ranah saya untuk menjawab hal ini, takut kesalahan," papar Agus.

(M Sutoyo)