Harapan Pembela HAM kepada Menteri Agama yang Baru

Papua Barat, RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, Yan Warinussy menyambut baik penunjukkan Gus Yaqut atau saudar...

Papua Barat, RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, Yan Warinussy menyambut baik penunjukkan Gus Yaqut atau saudara Yaqut Cholil Qoumas yang ditunjuk sebagai Menteri Agama Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa, 22/12. 

Pernyataan Gus Yaqut diawal penunjukkan dirinya selaku Menteri Agama RI bahwa dia akan menekankan agar Agama harus menjadi inspirasi dan bukan aspirasi dalam konteks pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

Menurut saya merupakan suatu "angin sejuk" tepat di saat sebagian dari rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen atau Nasarani sedang menyongsong perayaan Natal di tengah "badai" pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia, termasuk Indonesia. Ungkap Warinussy

Hal diatas saya sampaikan, karena dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan dengan motto Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi satu) telah dijamin secara konstitusional di dalam UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen. 

Di dalam amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga disebutkan : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sehingga  di dalam amanat pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan pula : "setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali ya." Terang Warinussy

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Yan Ch Warinussy melihat menjadi sejalan dengan pernyataan saudara Menteri Agama RI Gus Yaqut tersebut diatas.

Setiap warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Karena pada sisi lainnya, justru negara di dalam amanat pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jelas memberi ruang yang bebas bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta bebas menjalankan ajaran agamanya. 

Termasuk negara menjamin setiap warga negara beribadat dan berkumpul serta berserikat menjalankan ajaran agamanya. Tetapi tidak berarti bahwa kebebasan yang dijamin di dalam konstitusi tersebut kemudian "dibelokkan" sebagai aspirasi untuk melawan pemerintah dan negara apalagi melawan hukum. 

Indonesia senantiasa mendapat sorotan dalam persidangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai negara dengan kasus intoleransi beragama yang ratenya tertinggi di dunia. Sehingga dengan ditunjuknya Menteri Agama yang cenderung beraliran moderat seperti Gus Yaqut, menurut saya bakal memberi harapan bagi terpupuknya kembali semangat toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dengan tujuan utama memberi penguatan yang sungguh bagi kemajuan demokrasi dan HAM dalam arti luas di Indonesia pada masa mendatang.Papar Warinussy.

Tuti