Ketua BAWASLU RI melakukan Kunjungan Kerja ke SMI, ada Pelanggaran PILKADA atau Tidak.

Sukabumi,RN Pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 secara serentak telah usai dengan lancar dan damai, tetapi tidak sedikit dugaan pelanggaran p...

Sukabumi,RN

Pesta demokrasi Pilkada tahun 2020 secara serentak telah usai dengan lancar dan damai, tetapi tidak sedikit dugaan pelanggaran pelanggaran selama Pilkada serentak yang terjadi dilapangan secara transfaran, yang akhirnya meninggalkan suatu permasalahan atau dugaan kecurangan dengan barbagai cara dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada calon.

Hari ini Ketua BAWASLU RI Abhan, SH., MH melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka Monitoring dan Supervisi pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilkada serentak Kabupaten Sukabumi tingkat PPK, dari pantauan RN antara lain yang di kunjungi PPK Sukaraja dan Cisaat. Sabtu, (12/12).

Seperti yang terjadi dalam pesta demokrasi Pilkada Sukabumi di tahun 2020 bahwa, pelanggaran itu memang ada, tetapi bagaimana dari sudut cara pandang penilaian kita ada pelanggaran atau tidak, terutama pihak Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

Salahsatu contoh yang terjadi dalam dugaan pelanggaran terhadap netralitas oknum Kepala Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi Ojang Affandi yang telah mencoreng pesta demokrasi Pilkada Sukabumi, bahwa oknum Kades Ojang Affandi telah terdaftar di dalam SK sebagai Ketua Tim Pemenang Kampanye di Kecamatan Kebonpedes, dan pelanggaran lainnya.

Dengan terjadinya dugaan oknum Kades Jambenenggang melakukan Politik Praktis sudah terkesan melakukan Perlawanan Hukum dengan sengaja, sebagai Ketua Tim Pemenangan Kampanye di Kecamatan Kebonpedes sesuai SK terlampir dalam Pilkada Sukabumi tahun 2020 Bahwa, Undang Undang nomer 7 Tahun 2017 pasal 494 tentang Pilkada pasal 280 ayat (3) dengan ancaman Pidana PENJARA paling lama 1 tahun dan di DENDA paling banyak 12.000,000,- tidak di patuhi.

Undang Undang PILKADA tersebut sudah jelas mengatakan, sebagai bentuk bagi Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (3) dapat dikenakan PIDANA kurungan PENJARA paling lama 1 tahun dan di DENDA paling banyak 12.000,000,-

Atas dasar temuan dan tersebarnya data Surat Keputusan (SK) dari Pasangan calon ke berbagai contak WhatsApp, bahwa masyarakat tidak sedikit yang kecewa dengan penyalahgunaan wewenang amanah jabatannya untuk kepentingan pribadi Politik Praktis.

Seperti yang di sampaikan oleh masyarakat sebagai pemilih suara dalam Pilkada yang tidak mau di sebutkan namanya, mengatakan

"Sangat di sayangkan dengan kejadian oknum Kades Jambenenggang sudah memberikan contoh yang salah kepada masyarakat, bahwa larangan Undang Undang netralitas dalam Pilkada dilanggarnya, dan jika pelanggaran itu sudah terbukti ada di dalam lampiran SK sebagai Ketua Tim Pemenang Kampanye di Kecamatan Kebonpedes, mau tunggu apa lagi dengan kejadian pelanggaran tersebut, apa mau dibiarkan begitu saja." katanya

Dengan terjadinya permasalahan dugaan pelanggaran netralitas Kades Ojang Affandi tersebut, agar pihak Bawaslu segera menuntaskan secara transfaran dalam penindakan berdasarkan peraturan Undang Undangan nomer 7 Tahun 2017 pasal 494 tentang Pilkada pasal 280 ayat (3) dengan ancaman Pidana PENJARA paling lama 1 tahun dan di DENDA paling banyak 12.000,000,-

121 ©/M.H.M