LSM GMBI Laporkan Sembilan Persoalan LH

Bekasi,RN Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPP LSM GMBI) telah melaporkan sembilan (9) pe...

Bekasi,RN

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPP LSM GMBI) telah melaporkan sembilan (9) persoalan  Lingkungan Hidup ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri. 

Pelaporan tersebut dilakukan GMBI, karena ada dugaan oknum Pejabat Lingkungan Hidup di tingkat Daerah maupun Pusat terlibat suap. 

Ketua Umum GMBI  Moh. Fauzan Rachman. mengatakan, ada Sembilan (9) persoalan yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim, diantaranya adalah Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan konpensasi lahan yang belum tuntas dilakukan Perusahaan BUMN, seperti PT.PLN Persero, PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Solusi Bangun Persada (Holcim Indonesia Tbk PT) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)," Fauzan Rachman.

Fauzan Rachman, SE menjelaskan, bahwa kasus pencemaran lingkungan yang merugikan warga Kabupaten Ciamis dan informasi mengenai adanya aliran dana sebesar Rp 42 Miliar dari Kementrian LHK kepada PT. Rona Niaga Raya melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H)," jelas Fauzan.

Fauzan Rachman, SE menambahkan, bahwa GMBI telah melaporkan mengenai kasus penyerobotan dan pengrusakan lahan milik 27 Anggota Kelompok Tani Pribumi (KTCP) seluas 500.Ha oleh PT. Tikindo Energi (Tambang Nikel) di wilayah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan ekploitasi tambang emas di wilayah Pakenjeng Kabupaten Garut oleh PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup," paparnya Fauzan.

Kemudian, ada indikasi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pembuangan Limbah B3 ( Pasir Foundry) oleh Bakrie Autopr di wilayah Kota Bekasi dan sengketa Pengolahan Limbah sisa produksi PT. Sankei Gohsyu Indonesia (SGI) yang status perijinannya dari Pemerintah Kabupaten Bekasi masih belum jelas," ungkap Moh. Fauzan Rachman, SE.

"Bahwa Tim Tujuh DPP LSM GMBI juga melaporkan kasus Pembuangan Limbah tambak udang yang dibuang ke laut tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur dan pengrusakan hutan oleh PT. Pandan Indah Rahayu di Kawasan Hutan Lindung Kampung Pulo, Kota Pari Cermin Serdang, Sumatera Utara seluas 53,8 Ha.

Fauzan menegaskan, Pemerintah selama ini terkesan acuh dalam penanganan kasus pengrusakan Lingkungan dan Kehutanan, karena begitu ada temuan yang dilaporkan masyarakat, tidak segera direspon untuk ditindaklanjuti," tegas Moh. Fauzan Rachman.

"Satu catatan penting bagi LSM DPP GMBI bahwa terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup di Negeri ini adalah sikap Pemerintah yang membiarkan Pelanggaran itu terjadi," tegas Fauzan.

Kepala Divisi Team 7 DPP LSM GMBI Achmad Hidayat mengatakan bahwa dari Sembilan persoalan yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim Polri merupakan temuan hasil investigasi yang dilakukan Tim Tujuh DPP LSM GMBI dengan Tim Tujuh LSM GMBI di tingkat Distrik Kabupaten dan Kota," kata Achmad.Achmad Hidayat menjelaskan, bahwa

persoalan ini telah dikaji cukup lama dan pembuktiannya, dan GMBI siap mempertanggungjawabkan," karena sebelum melapor ke KPK, LSM GMBI telah menyampaikannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera ditindaklanjuti, namun tidak pernah digubris," jelas Achmad.

( Jul )