Warinussy Minta Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM di tanah Papua.

Manokwari,RN Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke-72, tanggal 10 Desember 2020 kali ini di Tanah Papua ditandai dengan peluncu...

Manokwari,RN

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke-72, tanggal 10 Desember 2020 kali ini di Tanah Papua ditandai dengan peluncuran Laporan Investigasi Tim Kemanusiaan bentukan Gubernur Papua. Catatan penting dari laporan yang dihasilkan melalui investigasi selama lebih kurang 2 (dua) bulan Sejak Oktober 2020 tersebut ialah dugaan Kematian Pendeta Yermias Zanambani di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua adalah merupakan peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dengan kualifikasi Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity). 

Langkah Tim Kemanusiaan dibentuk merupakan suatu kemajuan dalam konteks upaya pengungkapan kejahatan kemanusiaan yang diduga terjadi dalam kasus Nduga yang hingga kini belum ditindak-lanjuti penyelidikan (investigasi) nya oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Sebagai Advokat dan Pembela HAM Yan Warinussy melihat bahwa peringatan Hari HAM Internasional ke-72 Tahun 2020 juga mengingatkan kita bahwa penyelesaian kasus-kasus berkategori Pelanggaran HAM di Tanah Papua. 

Seperti halnya kasus Wasior (2001), Wamena (2003), Paniai (8 Desember 2014) serta Sanggeng-Manokwari 2016 belum sama sekali diselesaikan oleh Negara. Apalagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sama sekali tidak menunjukkan komitmen kuat dalam menyelesaikan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua.

Kasus kematian tragis Pendeta Yermias Zenambani dan beberapa peristiwa kekerasan yang membawa korban beberapa warga sipil di wilayah Kabupaten Nduga maupun Intan Jaya belakangan ini semakin memperkuat analogi Komisioner Komnas HAM Saudara Amiruddin Al Rahab dalam bukunya Heboh Papua yang mengatakan "pagar makan tanaman".  

Analogi ini menjurus pada fakta keberadaan personil aparat keamanan yang jumlahnya diatas 10.000 orang saat ini di Tanah Papua tapi rakyat sipil senantiasa menjadi sasaran dan atau korban kekerasan fisik maupun penembakan senjata api. 

Sama sekali tidak nampak adanya langkah-langkah nyata dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mewujudkan amanat konsideran menimbang huruf f dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Berkenaan dengan itu sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi saran agar : 1.Presiden Jokowi harus mengeluarkan keputusan kepada Komnas HAM RI untuk menyelesaikan investigasi dan tindak lanjut penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior, Wamena, Paniai dan Sanggeng-Manokwari secara hukum berdasarkan UU RI No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 

Kedua, Presiden Jokowi dapat memerintahkan dan mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai dibentuknya Pengadilan HAM di Tanah Papua. Ketiga, Presiden Jokowi dapat mengeluarkan Peraturan Presiden Tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua. Keempat, Presiden Jokowi dapat memerintahkan melalui Keputusan Presiden kepada Komnas HAM segera melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus Kematian Pendeta Yermias Zenambani dan membawanya untuk diadili di Pengadilan HAM di Tanah Papua.

Tuti