Balon Kades Petahana Diduga Biarkan Pelanggaran Prokes, Aktivis Minta GTPP Covid-19 Karawang Beri Sanksi Tegas!

Karawang, Radar Nusantara Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersama seluruh Pemerintah Daerah, baik tingkat I maupun tingkat II sedang teru...

Karawang, Radar Nusantara

Pemerintah Republik Indonesia (RI) bersama seluruh Pemerintah Daerah, baik tingkat I maupun tingkat II sedang terus berjuang melawan Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19). Beberapa pekan terakhir ini, hampir seluruh daerah mengalami kedaruratan virus mematikan tersebut.

Sehingga Pemerintah dengan tegas melarang seluruh kegiatan yang sifatnya menimbulkan kerumunan orang. Begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid - 19 Kabupaten Karawang menyampaikan akan bertindak keras dan tegas, kepada seluruh masyarakat, pengusaha tanpa terkecuali.

Statement tersebut disampaiakan oleh Bupati Karawang saat memimpin apel kesiapan keamanan pergantian tahun bersama seluruh unsur terkait, pada Kamis 31 Desember 2020.

Tetapi sangat disayangkan, adanya dugaan salah seorang pendukung Bakal Calon (Balon) petahana Kepala Desa Sarijaya, Enin Sutisna di Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang melontarkan kata - kata kasar kepada pembina (aparat) karena acara makan bersama pada Minggu, 27 Desember 2020 dibubarkan pihak TNI/Polri. 

Pembubaran terpaksa dilakukan karena terindikasi melanggar protokol kesehatan Covid - 19. Hanya saja para pendukung Enin banyak yang tidak terima dengan hujatan dan menuding aparat berat sebelah.

Menanggapi hal itu, aktivis Karawang yang sejak awal mensupport kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP Covid - 19) atau yang sekarang disebut Satgas Covid. Menyesalkan dan mengecam atas terjadinya dugaan pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) oleh salah satu Balon Kades dan sebagai Kades yang masih aktif beserta simpatisannya.

"Kepala Desa sebagai bagian dari unsur Pemerintahan, seharusnya bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya kerumunan massa. Kalau Kades Sarijaya beralasan bahwa kejadian tersebut tanpa direncanakan, tiba - tiba masyarakat pendukungnya berkerumun. Kenapa dirinya tidak inisiatif untuk meminta bubar? Sampai ketika TNI/POLRI datang membubarkan pun malah dicaci maki," Heran Andri.

"Sebagai Kades yang masih aktif, seharusnya yang bersangkutan bisa mengatasi warganya sendiri, tanpa harus menunggu unsur TNI/POLRI turun tangan. Dalam hal ini, bukan sebatas Balon Kades saja, tapi dia masih memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari Pemerintahan," Tandasnya.

"Pemkab Karawang sedang bersusah payah mengatasi wabah, sampai urusan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pun, Pemkab Karawang harus menambah anggaran hingga bermiliar - miliar rupiah. Untuk apa? Ya untuk menghindari dampak pandemi. Sebab untuk menghindari terjadinya kerumunan, Pemkab Karawang mengatur strategi dengan memperbanyak Tempat Pemungutan Suara (TPS)," Jelas Andri.

"Atas dasar itu, saya meminta GTPP Covid - 19 Kabupaten Karawang, agar segera memanggil Kades Sarijaya. Apa lagi dalam kejadian tersebut ada dugaan caci maki terhadap aparat. Bupati Karawang bersama jajaran Muspida lainnya harus segera mengambil tindakan," Pungkasnya. ( par )