" Pers Terusik Kembali " Kadinsos diduga Tidak Beretika Melawan UU Pers

Bekasi, Radar Nusantara. Terkait dugaan yang terjadi di Pandegelang, bahwa telah terjadi oknum Pejabat di Dinas Sosial telah mengusir Wartaw...

Bekasi, Radar Nusantara.

Terkait dugaan yang terjadi di Pandegelang, bahwa telah terjadi oknum Pejabat di Dinas Sosial telah mengusir Wartawan pada Hari Selasa (12/1) di aula Kantor Dinas Sosial Sukamanah, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Peristiwa berawal ketika wartawan mendapatkan informasi, bahwa akan ada rapat integritas para agen e-waroeng terkait program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ironisnya para wartawan tidak diperbolehkan masuk untuk melakukan peliputan acara tersebut, bahkan diusir dan mendapat perlakukan oleh Kepala Dinas Sosial Sukamanah, Kec. Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kejadian tersebut tentunya tidak dapat dianggap sepele,  karena hal tersebut sebagai bentuk ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers sebagai mana dilindungi dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999.

Jika hal ini dibiarkan, maka dapat menjadi Persident buruk bagi kelangsungan  berdemokrasi, apa bila menghalang-halangi tugas wartawan, artinya akan  mengancam kebebasan Pers dalam Demokrasi.

Samsuni, salah satu wartawan / jurnalis dari media online Kabupaten Pandeglang, bahwa dirinya merasa kecewa dan tidak terima atas perbuatan yang telah di lakukan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hj.Nuriah S.KM, M.Si di Kabupaten Pandeglang, halbinj dapat diduga telah mengusir Wartawan saat hendak melakukan liputan dengan alasan tidak mendapat undangan, karena ini adalah suatu penghinaan bagi wartawan," jelas Sanusi.

"Karena acara tersebut terbuka untuk umum agar dapat di ketahui oleh publik, bahwa tugas pungsi wartawan adalah untuk mempublikasikan sebagai corong Masyarakat ketika hal ini penting untuk di publikasikan," papar Sanusi.

Pengurus DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Banten, Panji Yuri mengatakan, bahwa dirinya  menyesalkan perilaku Kepala Dinas Sosial Hj.Nuriah S.KM, M.Si Pandeglang, yang menggap remeh awak media, sudah seharusnya seorang wartawan sebagai pungsi kontrol publik seharusnya bersikap santun dan berbicara terhadap semua orang," kata Panji.

Panji Yuri menjelaskan, bahwa dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers adalah pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD1945 harus dijamin," jelas Panji.

“Pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Panji Yuri.

Dengan terjadinya dugaan  pengusiran Wartawan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hj.Nuriah S.KM, M.Si di Kabupaten Pandeglang, hal ini sudah melanggar Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Saya berharap agar oknum Kepala Dinas Sosial Pandeglang dapat melakukan Klarifikasi dan meminta maaf kepada insan Pers atas kejadian tersebut," papar Panji Yuri.

( Jul )