PLH Bupati Beltim Serahkan SK PPPK

Belitung Timur (Manggar), RN Ikhwan Fahrozi, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang saat ini menjabat Pelaksana Harian (...

Belitung Timur (Manggar), RN

Ikhwan Fahrozi, Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang saat ini menjabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Beltim, karena isi kekosongan jabatan Bupati setelah berakhirnya masa jabatan Bupati Beltim Yuslih Ihza SE M.IR per tanggal 17 Februari 2021, sementara belum dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati  terpilih Drs Burhanuddin - Khairil Anwar, menyerahkan SK secara simbolis kepada dua orang perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Rapat Bupati Beltim, Jum’at (19/2/2021). 

   

Kedua orang tersebut mewakili  21 orang tenaga penyuluh dan guru honorer di Kabupaten Belitung Timur yang  terima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.

Penerima SK PPPK yaitu 17  tenaga fungsional penyuluh pertanian dan 4 orang fungsional guru. Sebelumnya mereka merupakan honorer atau tenaga kontrak (K2) yang lulus dalam seleksi Maret 2019 lalu.

Mayoritas PPPK dikontrak kerja selama 5 tahun. Sesuai Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT), terhitung sejak 1 Februari 2021 hingga 31 Desember 2025.

Plh Bupati Beltim, Ikhwan Fahrozi, berpesan agar seluruh pegawai PPPK yang baru diangkat dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka dihimbau agar senantiasa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab.

“Bekerjalah maksimal dan berpikir out of the box. Karena rasa syukur atas sebuah amanah berupa jabatan harus diwujudkan dengan tindakan nyata, rasa ikhlas dan sabar dalam pengabdian,” kata Ikhwan.

Sementera itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim Yuspian katakan pengangkatan PPPK ini merupakan program perdana di Kabupaten Beltim, bahkan yang pertama di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. 

“Ini panjang prosesnya sejak dua tahun lalu, tepatnya Februari 2019 mereka tes. Kenapa terlambat karena peraturan teknisnya belum siap dari pemerintah pusat,” kata Yuspian.

Lebih lanjut Yuspian jelaskan  kesejahteraan PPPK sama dengan PNS, hanya saja mereka tidak memiliki pensiun dan jenjang jabatan karier tapi punya kelas jabatan. 

“Mereka ini termasuk ASN. Jadi hanya dua yang diakui pegawai pemerintah, satu PNS, satu P3K. Malah enaknya PPPK bisa langsung terima gaji full, kalau PNS kan ada CPNS yang nerima gaji hanya 80 persen,” jelas Yuspian.

Suro