Penyegelan Kandang Ayam Milik H.Imam Sofii Pol PP Kudus Bertindak Arogan Dan Berlebihan

Kudus, RN Penyegelan Kadang ayam milik H. Imam Sofii yang beralamat di Desa Glagah RT.01/RW.02 Kecamatan Dawe pada selasa (23/3),oleh Satpol...

Kudus, RN

Penyegelan Kadang ayam milik H. Imam Sofii yang beralamat di Desa Glagah RT.01/RW.02 Kecamatan Dawe pada selasa (23/3),oleh Satpol PP beserta lintas Dinas masing masing Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas DPKLH,Perijinan,Polsek Dan Koramil serta Bakum Setda Kabupaten Kudus. 

Di hadapan media(24/3) pengacara H.Iman Sofii bapak Triswadi Menjelaskan bahwa tindakan Satpol PP Kudus sudah bertindak berlebihan,dimana tindakan penyegelan dengan di sertai pengeluaran ayam secara paksa dari kandang sehingga membuat ayam stres hingga banyak yang mati,ini jelas sangat merugikan klien saya secara materiil. 

Dimana dalam  proses pengosongan ternak ayam adalah benda hidup sehingga perlu penanganan khusus dan beda dengan  benda mati ,yang mengakibatkan hampir 2500 ekor mati"jelasnya. 

Kami akan tindak lanjuti terkait kerugian ini secara hukum karena jelas ini di luar protap penegakan hukum, Ka satpol PP selaku penanggung jawab penegakan kegiatan ini. 

Seharusnya Satpol PP Kudus banyak cara untuk penegakan Perda Tersebut tanpa harus membuat tindakan paksa mengeluarkan ayam tersebut dengan paksa yang menambah kerugian materi. 

"Perlu di ketahui untuk kegiatan penyegelan dan penyitaan barang aparat penegak hukum tidak dibenarkan mengurangi atau menghilangkan nilai ekonomi barang sitaan "

Bahwa permasalahan ini muncul pada akhir Tahun 2019 silam, berawal surat pengaduan warga ke Kades Glagah Kulon Nomor : 660.3.2/66/32.08.6/2019 pada tanggal 19 Desember 2019 yang ditunjukkan ke instansi terkait dan BPD Desa Glagah Kulon. 

Dijelaskan oleh Triswadi bahwa pengaduan warga tersebut di duga ada tanda tangan yang di palsukan dan kami laporkan ke Polda Jateng pada tanggal 29 Januari 2021,sehingga apabila aduan warga tersebut dijadikan acuan untuk Surat Pengeringatan sampai dengan SP ke 7 yang akhirnya eksekusi pada hari selasa 23/3.dimana laporan polisi ini belum berkekuatan hukum tetap. 

Perlu di ketahui bahwa klien kita sudah taat hukum karena dalam katogeri parent stok PP Menteri No.5 Tahun 2019 peternak rakyat, bahwa populasi yang ternak yang dijinkan 12.100 ekor. Padahal klien saya hanya 3800 ekor artinya adalah peternak rakyat yang perlu di bina oleh pemerintah. 

Di jelaskan pula bahwa pihaknya juga akan mengambil upaya hukum melalui  PTUN Semarang  dan perbuatan melawan hukum atas produk hukum dan perbuatan Ka satpol PP.

(Team RN Jateng)