Ycw.Desak Bupati Manokwari Segera Merevieuw Implementasi Perda Miras Yang Terlihat Seperti Ditidurkan

Manokwari,RN Peristiwa kematian almarhum Daud Wambrauw dan almarhum Hugo Saiduy secara mengenaskan yang diduga keras akibat perbuatan pidana...

Manokwari,RN

Peristiwa kematian almarhum Daud Wambrauw dan almarhum Hugo Saiduy secara mengenaskan yang diduga keras akibat perbuatan pidana yang diduga pula dilakukan oleh oknum pelaku berinisial CH pada Senin, 04:00 wit di bilangan seputar Transito, Wosi-Manokwari. 

Kiranya merupakan sebuah "peringatan" keras bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di bawah kepemimpinan "Bupati Hermus Indouw" mengenai keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manokwari Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman beralkohol. 

Pasalnya Dari motif tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oknum pelaku CH terhadap kedua korban nahas tersebut, Warinussy memandang dari sisi hukum pidana bahwa pelaku pantas dan sangat layak dikenakan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Tutur Warinussy

Di samping itu, Yang Ch Warinussy  mendesak Bupati Manokwari dan jajarannya untuk segera merevieuw implementasi Perda Miras yang terlihat seperti "ditidurkan" dan sama sekali tidak memiliki efek hukum bagi para pelaku pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan miras di "Kota Injil" Manokwari dan sekitarnya. Ungkap Warinussy

Padahal di dalam kondideran menimbang huruf a dari Perda Miras jelas-jelas ditulis : ,..."bahwa dalam rangka mengaktualisasi Manokwari sebagai daerah masuknya Injil Pertama di Tanah Papua dan yang kini dijuluki sebagai kota Injil dan kota Peradaban Orang Papua, maka perlu dilakukan pelarangan terhadap semua aktivitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Manokwari,..."  Jelas Warinussy

Itu artinya di Manokwari tidak boleh ada lagi kegiatan atau aktivitas pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. 

Tidak boleh ada lagi kegiatan atau aktivitas pemasukan dan penyimpanan minuman beralkohol, apalagi memproduksinya.

Sehingga agar hak tersebut bisa efektif berlangsung, maka perlu ada koordinasi yang dinamis antara Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan institusi penegak hukum di daerah ini yaitu Polda Papua Barat, Polres Manokwari serta Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari bahkan Pengadilan Negeri Manokwari. Kata Warinussy

Perlu dilakukan secara ketat dan juga menata adanya bara, karaoke dan cafe yang mempekerjakan tenaga kerja wanita (ladies) di malam hari dan besar peluang terjadinya peredaran dan penjualan Miras maupun peradaran narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba). 

Yan mengatakan.Jika hal ini tidak digubris oleh Pemda Kabupaten Manokwari dan jajaran institusi penegak hukum, maka terkesan ada "pembuatan" dan cenderung bersifat "eksploitasi" secara sadar terhadap keamanan dan ketertiban serta keharmonisan warga masyarakat di daerah Injil ini.Papar Warinussy.

Tuti