PT.Pani Baja Melanggar Undang- Undang Lingkungan Hidup

Bekasi - radarnusantara.com Pembangunan Proyek Pengurukan / Reklamasi di wilayah Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupate...

Bekasi - radarnusantara.com

Pembangunan Proyek Pengurukan / Reklamasi di wilayah Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi yang dikerjakan oleh PT. Pani Baja belum ada ijin Lingkungan, karena Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas yang terkait di Kabupaten Bekasi diam seribu bahasa. Camat Muara Gembong, Lukman Hakim menerangkan, PT.Pani Baja belum ada permohonan atau rekom dan izin," kata Camat Lukman Hakim pekan lalu.

Menurut Agus Dali sebagai Nelayan di Pantai Harapan Jaya menjelaskan, bahwa Kami warga Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong semakin sempit untuk mencari ikan di laut dan membuat serok udang saja sulit, sehingga hasil tangkapan ikan semakin berkurang, karena pesisir Laut sudah dikuasi oleh Pengembang PT.Pani Baja, bahkan bantuan Sembako dari Pemerintah Daerah aja jarang sampai ke warga Masyarakat Nelayan Pondok Dua yang berada di Pantai Harapan Jaya, Kami sebagai warga terpaksa menjual barang-barang yang ada dirumah untuk makan," ujar Agus Dali

Menurut sumber warga Nelayan Pondok Dua di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, bahwa pembebas Laut kok bisa?, apakah Laut bisa di beli dan di bebaskan," kata warga Nelayan Pondok Dua.

Narasumber warga Nelayan Pondok Dua memaparkan, bahwa pembayaran ganti rugi tanah garapan Laut kepada warga Nelayan Pondok Dua belum semuanya dibayarkan oleh Oknum Kepala Desa Pantai Harapan Jaya, dan sekarang Kepala Desa nya pak Mahir dan Kami sebagai warga Nelayan Pondok Dua mohon agar dapat di bantu serta keadilan, karena sampai saat ini Uang Tanah garapan Laut masih banyak sisanya yang belum dibayarkan," papar warga Nelayan.

Warga Nelayan Pondok Dua mengeluhkan, karena untuk menuju lokasi ke Laut yang katanya sudah di bebaskan sulit untuk dilalui warga, sehingga warga harus melalui tiga (3) jalur akses Jalan yang bisa dilalaui yaitu :

1. Jalan melalui Desa Hurip Jaya terus ke Pondok Dua Masyarakat harus menyewa Perahu untuk menuju Laut dan harus mencari atau menyewa Perahu di sekitar.

2 . Jalan melalui Kali CBL di Desa Muara Bakti sampai ke Laut dan di CBL pun tidak ada pangkalan Perahu, warga harus mencari / pesan dulu Perahhu kepada warga di sekitar wilayah.

3 . Jalan melalui Pal Jaya Desa Segara Jaya, Kecamatam Taruma Jaya disana ada pangkalan Perahu yang siap di sewakan,"ungkap warga 

Direktur Eksekutif Pilar Rasio Ekonomi dan Monitoring Amtenar Nasional Wacth ( PRE&MAN WACTH) Rhagil Asmara Satyanegoro mengatakan, reklamasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka untuk meningkatkan manfaat hajat orang banyak dan  Sumber Daya lahan yang ditinjau dari sudut Lingkungan dan Sosial Ekonomi, harus memperhatikan prinsip-prinsip utama kepentingan masyarakat pesisir, bahwa kegiatan pemanfaatan Sumber Daya pada masa kini dan tidak mengakibatkan kehilangan kemampuan Sumber Daya Alam untuk menuhi kebutuhan masyarakat pesisir secara ekonomi, demi menghindari kesenjangan Sosial ditengah Pandemi," kata Rhagil.

Rhagil Asmara Satyanegoro menjelaskan, setiap orang atau Badan Usaha yang hendak melakukan Reklamasi atau pembuatan Pulau buatan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa izin Reklamasi harus mengacu pada Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil jo Peraturan Presiden Nomor. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta  memperhatikan pula Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, dan inipun harus di utamakan karena berkaitan dengan dampak Lingkungan Hidup serta harus mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 25 /PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil," ungkap Rhagil. 

Rhagil menegaskan, bahwa kegiatan pengurukan atau pengerukan Laut untuk kegiatan Reklamasi sudah jelas regulasinya, untuk mengatur kegiatan tersebut sehingga tidak merusak eko sistem yang ada di Laut atau Pantai, dan kegiatan di Pesisir dan Pulau-pulau kecil harus mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terlebih dahulu dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat," tegas Raghil.

Dari keluhan warga Nelayan Pondok Dua di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, bahwa dapat diduga PT.Pani Baja telah melanggar Undang-undang Kementrian Lingkungan Hidup dan diharapkan Camat dan Kepala Desa Pantai Harapan Jaya dapat bersikap tegas kepada PT.Pani Baja, karena warga Desa Pantai Harapan Jaya meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah agar dapat segera memperhatikan akses Jalan warga yang berada di pesisir Laut di wilayah Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

( Jul )