Padang,RN Terkait adanya indikasi belanja dugaan mark Up dan koorporasi pengkondisian rekanan PL tahun anggaran 2019 pada Dinas Kelautan dan...
Padang,RN
Terkait adanya indikasi belanja dugaan mark Up dan koorporasi pengkondisian rekanan PL tahun anggaran 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang sarat dengan KKN di duga kongkalikong dan terindikasi tidak sesuai spekfikasi teknis diantaranya
1.Belanja mesin tempel 40.Pk belanja mesin tempel 15 Pk, belanja longtail 6,5 Pk dan belanja mesin longtail 9 Pk nilai plafob Rp. 2.198.950.000.00
2. Belanja / pengadaan perahu kayu lapis fiber Rp.192.000.000.00
3. Belanja / pengadaan perahu sampan Rp. 200.000.000.00
4. Belanja / pengadaan perahu paying Tp. 144.000.000.00
5. Belanja / life jacket Rp. 84.000.000.00
6. Belanja / pengadaan fishbox fiber kapasitas Rp. 50 liter, 75 liter dan 100 liter Rp. 199.490.000.00
7. Belanja kebutuhan pabrik es kapasitas 15 ton Rp. 96.000.000.00
8. Belanja perahu fiber Rp. 196.000.000.00
Hal ini kata ketua umum LSM BIDIK RI Samsuir Satrio Tanjung, SH kepada awak media (27/05/21) belanja tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah APBD Ta. 2019 setelah kita surati melalui tim investigasi pada tanggal 09 februari 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Menjawab pertanyaan kita (LSM Bidik RI red) pada tanggal 16 februari 2021 namun sangat di sayangkan jawaban Kadis DKP Guswardi hanya klasic tanpa menerangkan secara utuh dan jelas kuat dugaannya pengangkangan UU Ri No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya indikasi Pelanggaran UU Ri No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor dan Perubahannya serta tidak Koorporatifnya pada UU Ri No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yg Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Ibarat seseorang bertanya alamat kepada seseorang hanya menunjukan jalannya saja, tapi tidak menjelaskan Rt/ Rw dan Kelurahannya ibarat seperti itu pilosofinya kata Sam Tanjung kepada media.
Lebih lanjut dikatakan Sam Tanjung kita akan siapkan datanya untuk pelaporan ke Kajati Sumbar agar segera di usut dugaan belanja mark Up dan indikasi koorporasi, sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Presiden Ir. Jokowidodo dalam PP Ri No. 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat tutupnya.
Sementara itu Kabid DKP inisial A ketika dikonfirmasi menjelaskan melalui pesan singkat, "LSM Bidik mengirimkan surat ke beberapa Instansi di Pemko Padang termasuk ke DKP Kota Padang,
Karena menghargai LSM tsb , dan mungkin kami satu satunya yg menjawab surat dari LSM,Tentu jawaban kami ttg belanja di APBD th 2019 bersifat umum dan normatif saja,Sedangkan kegiatan2 yg kani lakukan sudah di periksa oleh Inspektorat maupun BPK,
"Alhamdulillah tidak ada temuan baik segi administrasi maupun potensi kerugian negara dan ini bisa bpk konfirmasi langsung ke Inspektorat Kota Padang maupun BPK Perwakilan Sumbar,di samping itu inspektorat dan BPK terlebih dahulu melihat kelengkapan administrasi stelah itu mereka mencek ke tempat/ toko dimana barang itu di beli, Setelah di cek kelapangan ke Kelompok penerima dan saat sekarang auditor tidak ada di dampingi lagi ke lapangan oleh orang Dinas, namun mereka langsung saja ke titik lokasi berdasarkan data administasi yg sudah ada di tangan mereka.
"Saya rasa LSM tsb tidak mempunyai data yg lengkap, sebab kami paham juga kalau Auditor atau Penyidik yg minta data baru kami berhak memberikan data2 tsb. Saya sdh berdebat dengan sdr Rahmat Piliang dari LSM tentang hal tsb,dan saya sudah kordinasi dengan adik saya di Tipikor Polda Sumbar maupun adik saya di kejari PadangTolong bpk tanya jugaLSM tsb,"tulisnya.
"Siapa instansi di Pemko Padang yg menghargai dan menjawab surat dari LSM Bidik pasti jawabannya hanya DKP Kota Padang,Dan saya sdh dapat informasi dari KADIS yg lainnya mereka juga dapat surat dari LSM Bidik seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Nakerin.Namun mereka tidak menjawab surat dari LSM Bidik tsb pak, Untuk selanjutnya bpk konfirmasi saja langsung ke Kadis ya Pak,mungkin kapasitas beliau yg tepat untuk menjelaskan tentang hal tersebut, Yg di dapat data oleh LSM tersebut hanya pagu anggaran dalam APBD th 2019, bagaimana realisasi belanjanya pasti di bawah pagu anggaran,"sambunya.
"Siapa pun berhak mempunyai keyakinan untuk membela diri dari tuduhan dan dugaan tipikor, namun tidak menutup kemungkinan peluang korupsi rentan terjadi pada penyelenggra negara berdasarkan dokumen alat bukti DPA, APBD, Dokumentasi Pengakuan Masyarakat tentang belanja DKP Kota Padang Ta. 2019. Jika oknum DKP ini mengaku sudah kordinasi dengan adek di Tipikor Polda Padang dan kejari,inilah prilaku oknum yang sok bersih dan setelah di surati LSM dia oknum DKP A mencatut Polda dan kejari,diduga untuk menakuti nakuti masyarakat yang hendak mempertanyakan pengunaan anggaran tersebut,selain itu mengapa harus tertutup,itu anggaran uang rakyat yg di serahkan kepada DKP oleh negara,bukan uang pribadinya," kata Syam tanjung.
"katanya sudah kordinasi dengan adeknya di Polda dan kejari,oknum ini seharusnya di cek dulu kejiwaannya,sebab apa urusannya kordinasi dengan Polda dan kejari,jika tidak ada pelanggaran pengunaan anggaran tersebut mengapa,? harus panik,mengadu kesana sini,jawab ajalah Surat kami dari lsm secara jujur dan terbuka,inilah tipe oknum ASN yang diduga bermental penghianat seperti Raja raja kecil di zaman penjajahan tutup syam.
Sampai berita ini dilansir siapa adek oknum DKP inisial A ini yang disebutnya di Tipikor Polda Sumbar dan kejari Padang belum dapat di ketahui siapa namanya,karen hendak dikonfirmasi ulang oknum DKP ini memblokir Whatsapp awak media.(kumbang)
COMMENTS