PAPDESI BANYUMAS DAN PURBALINGGA MENYATAKAN SIKAP MENENTANG PEMERASAN OLEH OKNUM KETUA LEMBAGA ANTI KORUPSI

0 radar nusantara Senin, 17 Mei 2021 Edit this post

Purbalingga,RN 16/05/2021Terkait dengan adanya beberapa kasus pemerasan dan intervensi yang telah dilakukan oleh oknum ketua lembaga anti ko...

Purbalingga,RN

16/05/2021Terkait dengan adanya beberapa kasus pemerasan dan intervensi yang telah dilakukan oleh oknum ketua lembaga anti korupsi yang lagi ramai dan menghebohkan di Kabupaten Banyumas khususnya kepada para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakibat muncul laporan resmi yang dilakukan oleh para Kades Banyumas.

Seiring dengan itu pula ternyata muncul adanya indikasi permasalahan yang sama kepada beberapa Kades yang ada pada wilayah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

Seperti yang telah disaksikan bersama bahwa seiring berjalannya proses hukum yang sedang berjalan dan telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Polresta Banyumas, maka Paguyuban dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Banyumas bersinergi dengan Purbalingga yang telah difasilitasi oleh Tuti Irawati, S.Sos sebagai Ketua Papdesi Banyumas dan Sahlan yang juga Ketua Papdesi Purbalingga.

Hadir dalam acara sambung rasa dan silaturahim antar Pengurus Papdesi Banyumas dan Purbalingga tersebut membahas masalah beberapa langkah dan antisipasi terkait unsur ancaman dan intervensi sampai perihal tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Ketua Lembaga Anti Korupsi tersebut yang memang sudah menjadi "Ancaman dan Hantu" bagi sejumlah Kades yang ada di beberapa wilayah tersebut.

"Kedatangan kami kesini memang khusus akan membahas permasalahan dan solusi hukum terkait adanya ancaman dan intervensi dari oknum tersebut sekaligus melakukan sinergi perkuatan kelembagaan Papdesi agar kuat, kompak dan kokoh", jelas Tuti Irawati, S.Sos dalam pernyataan sikap tersebut kepada forum dan media yang hadir.

Dengan adanya pertemuan bersama tersebut, maka keduanya telah sepakat untuk melawan dan memperjuangkan bersama secara hukum terkait adanya kasus yang telah terjadi di kedua wilayah tersebut, kemudian sebagai langkah dan upaya strategis dari Papdesi selalu melakukan koordinasi dengan DPD Papdesi Jawa Tengah, APIP dan APH terkait dengan dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum yaitu dari Peradi Banyumas yang akan mengawal proses hukum tersebut sampai tuntas.

(Team RN JATENG)