GMNI Tuding Ada Monopoli Proyek di Kemenag Pandeglang

Pandeglang, Radar Nusantara  Sekelompok mahasiswa  yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk ras...

Pandeglang, Radar Nusantara 

Sekelompok mahasiswa  yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang dengan pengawalan ketat dari jajaran kepolisian Polres Pandeglang, Rabu (02/06/21).

Salah seorang orator aksi, Yusuf Maulana mengatakan bahwa Kemenag Pandeglang tidak sesuai nama dan motonya karena diduga banyak praktik korupsi, khususnya dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi gedung Kemenag.

“Proyek rehabilitasi gedung Kemenag Pandeglang yang anggarannya dari APBN itu kami menduga ada “kongkalikong” antara pengusaha dan Kemenag Pandeglang,” ungkap Yusuf dalam orasinya, Rabu (2/6/21).

Saat aksi, kami peserta melempari Gedung Kantor Kemenag Pandeglang dengan tomat busuk  sebagai simbol buruknya pejabat di Kemenag Pandeglang," imbuhnya. 

Sementara Ketua GMNI Pandeglang, Tb. M.Afandi mengatakan terkait hal tersebut pihaknya meminta APH agar segera menindak tindak tegas.

“Kami mendesak agar KPK segera turun ke Pandeglang, untuk menyelidiki dan mengusut dugaan korupsi ditubuh Kemenag Pandeglang. Begitu juga Kejaksaan Negeri dan Polres Pandeglang jangan tutup mata,” pintanya.

Menurutnya, terkait adanya dugaan  monopoli proyek itu, diduga dilakukan pengusaha CV. Deshira Karya Utama dan oknum pejabat Kemenag Pandeglang dalam pengerjaan rehabilitasi gedung kantor Kemenag Pandeglang yang menelan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar.

Dalam aksinya, DPC GMNI Pandeglang  menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya :

1. Pecat Kepala Kemenag Pandeglang yang di duga melakukan Abuse of Power.

2. Kejari Pandeglang harus bisa mengungkap dalang di balik proyek rehabilitasi pada tubuh kemenag 

yang di duga terdapat unsur korupsi dan kolusi.

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) harus turun tangan untuk mengaudit 

seluruh program di dalam tubuh kemenag pandeglang untuk menyelamatkan anggaran negara dari tangan oknum –oknum yang memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan pribadi dan 

golongannya.

4. Pecat oknum Bimwil kemenag yang diduga melakukan kongkalikong dalam proyek rehabilitasi di tubuh kemenag.

5. KPK harus turun tangan untuk mengusut tuntas segala bentuk tindak pidana korupsi yang ada di 

kabupaten pandeglang

Dikutip dari satelitnews.id, Kepala Kemenag Pandeglang, Endang membantah tudingan yang dilontarkan para mahasiswa pada saat aksi tersebut.

"Tak ada yang namanya monopoli proyek di Kemenag Pandeglang. Semua prosedur pembangunan rehabilitasi gedung Kantor Kemenag Pandeglang sesuai prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, proyek rehabilitasi itu bukan penunjukan langsung, akan tetapi melalui lelang umum karena anggarannya besar. Bahkan, pihaknya tak punya wewenang soal proyek tersebut.

“Kalau lelang umum itu ada panitianya. Panitia itu juga tak sembarangan akan tetapi di SK-kan oleh UKPJ Pusat. Kami tidak punya wewenang, kami hanya mengusulkan kesana dan yang diusulkan itu sesuai dengan prosedur, seperti harus mempunyai sertifikat barang dan jasa,”tutupnya. (Yati/Wans).