LSM BIDIK RI Minta Kajari Periksa Kadis Pendidikan, Kebudayaan Bukittinggi, Ini Masalahnya

Bukittinggi,RN Proyek Pembangunan SDN.08 Cimpagoh Ipuh di Jangkak Bukittinggi menelan biaya anggaran  Rp. 2.528.768.535 sumber dana APBD Ta....

Bukittinggi,RN

Proyek Pembangunan SDN.08 Cimpagoh Ipuh di Jangkak Bukittinggi menelan biaya anggaran  Rp. 2.528.768.535 sumber dana APBD Ta. 2020.

Ironisnya proyek pembangunan SDN.08 Cimpagoh Ipuh Kec. MKS Kota Bukittinggi sarat dugaannya mark up material atau pengurangan bahan baku bangunan hal ini la menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), salah satu tiang pondasi bangunan, BPK memberi tanda setiap tiang pondasi untuk di bongkar agar di ganti sesuai dengan perencanaan dalam auditnya.

Directur Investigasi Lembaga Swadaya Mastarakat- Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia ( BIDIK RI) Rahmat Piliang, SH mengatakan (09/06/21) kepada awak media terkait yang sudah menjadi temuan BPK RI pada pekerjaan Kontruksi bangunan SDN 08 Cimpagoh Ipuh Bukittinggi, penegak hukum Khususnya Kejaksaan Negeri (Kajari) Bukittinggi harus berperan andil untuk memanggil dan mereview issu yang berkembang saat ini ditengah publik terkait SDN 08, bahwa sudah ada niat jahat oknum kontraktor (PT. Rahmawijaya) yang menyalahi aturan bestek. 

Tambah Rahmat, kalau seandainya tidak ada rekomendasi BPK pada saat auditnya terhadap pekerjaan bangunan SDN.08 Cimpagoh Ipuh di Jangkak maka "Kuat dugaannya kontraktor nakal ini, akan tidak memperbaiki bagian yang rusak atau besi pondasi tiang yang tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya ( RAB) bisa di anggap angin lalu oleh oknum rekanan".

Pasalnya sudah ada dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK), beberapa poin perjanjian yang harus di penuhi oleh rekanan, agar mengikuti aturan pada Rancangan Anggaran Umum ( RUP) Nomor. 26986816 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispenbud) Kota Bukittinggi dan PT. Ramawijaya yang berdomisili di luar Bukittinggi atau beralamat di Rengat Prov. Riau pada pelaksanaan mulai kerja juni s/d Nopember 2020

Pihak yang ikut bertanggung jawab kata Rahmat dalam Pekerjaan SDN 08 Cimpagoh Ipuh  pengawasa Pejabat Pembuat Teknis Kerja ( PPTK) dari Dinas PU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA)  Kabid Dinas Pendidikan Pengguna Anggaran ( PA)  Kadis, yang lebih cenderung lagi konsultan pengawas,  ini adalah pengawas independen yang di biaya oleh uang negara namun pekerjaannya dalam pengawasan hanya tutup mata dan terkesan adanya pembiaran kepada PT. Ramawijaya yang bekerja tidak mengacuh spekfikasi teknis.

Bagi kami ( LSM BIDIK RI) melihat secara hukum Tindak pidana korupsi ( Tipikor)  ini adalah Leks Specialys sesuai UU Ri No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya No. 20 Tahun 2021 karena korupsi perbutan berjamaah, kenapa ini bisa terjadi Provisional hand over ( PHO) serah terimah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi dari Kontraktor PT. Ramawijaya berarti dugaannya terindikasi kongkalikong.

Kami dari LSM BIDIK RI tegas Rahmat, sudah mensomasi Sdr Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada tanggal 17  mei 2021kita akan menguju nyali Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Terhadap proyek bermasalah, walaupun saat ini rekanan sedang memperbaiki namun tidak menutup delik pidananya, bahwa dengan waktu yang du berikan oleh BPK 60 hari sangat rentan minim waktu, pembangunan SDN 08 Cimpagoh Ipuh bahwa kuat dugaan ada persekongkolang jahat rekanan dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Bukittinggi setelah di audit BPK baru mengakui kesalahan gagak kontruksi kemana konsultan pengawas independennya ? Ucap Rahmat Piliang, kami sudah lengkapi alat buktinya berupa dikumen gambar material bagian kontruksi dan lainnya (kumbang)