Protes Kebijakan Covid-19, Solmadapar Kalbar Sampaikan 8 Poin Solusi

Pontianak (Kalbar), RN. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaik...

Pontianak (Kalbar), RN.

Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) melakukan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi terkait Covid-19 ke Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, Senin 21 Juni 2021, Pukul 10.00 s/d 10.40 WIB.

"Hari ini kami membawakan isu evaluasi kebijakan yang tidak tepat sasaran terkait penanganan Covid-19," kata Humas Solmadapar, Ikram Hasrul kepada beberapa awak media di Depan Gerbang Masuk Kantor Gubernur.

Menurut Ikram, penangan, pencegahan, dan penyelesaian virus Corona yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini tidak tepat sasaran. Dimana dalam kebijakan yang diterbitkan oleh bos eksekutif, cukong-cukong Pemerintah ini tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu menyangkut dalam beberapa aspek.

"Tidak ada inpeks yang baiknya untuk keberlangsungan pergaulan hidup di masyarakat," ujar Humas Solmadapar.

Covid-19 merupakan bencana Nasional non-alam, sehingga dibutuhkan kebijakan yang tepat sasaran untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 bukan hanya dalam aspek ekonomi yang diprioritaskan, namun lebih dari itu dan harus mencakup dalam segala aspek yang relevan baik itu dari aspek kesehatan, sosial, stabilitas ekonomi, pendidikan dan aspek lainnya.

"Kebijakan kalian selama ini tidak tepat sasaran dalam mengatasi Covid-19, perlukah kami turun untuk mengajari kalian, bagaimana membuat kebijakan yang baik, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat," ungkap Ikram.

Adapun tuntutan yang sampai Solmadapar dalam aksi tersebut, yaitu:

1. Penerapan Prokes harus menyeluruh dan seadil-adilnya serta dilakukan secara rutin dan berkala.

2. Melakukan efektivitas pemberlakuan jam malam untuk semua dan menyeluruh.

3. Ketegasan Pemprov untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibuat.

4. Sosialisasi dari Satgas Covid-19 Kalbar secara massif dan rutin agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pada situasi sekarang.

5. Menempatkan alat-alat test Covid-19 yang mudah diakses untuk mengetahui penyebaran Covid-19 secara akurat.

6. Stacing dan screening secara massif disemua tempat keramaian dan tidak tebang pilih.

7. Meminta Kadis kesehatan melunaskan insentif bagi nakes yang belum dibayar dan terlantar, sehingga tidak adanya praktik pungli dibalik itu.

8. Gencar melakukan vaksin kepada masyarakat keseluruhan, dan jangan ada yang menjadi mafia dibalik vaksinasi tersebut.

Lanjutnya, jika memang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hari ini tindak sanggup untuk menuntaskan persoalan yang ada, beri kami wewenang untuk menangani problem tersebut. Sebenarnya permasalahan yang terjadi hari ini bias dan cepat diselesaikan jika memang benar-benar ini demi untuk menyudahi.

"Banyak tangan-tangan kotor yang ikut serta dalam pemutus kebijakanlah yang menyebabkan drama ini terkesan lama dan sulit untuk ditangani," tandas Solmadapar.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, penyampaian aspirasi terkait Covid-19 yang dilakukan oleh Solmadapar ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak legislatif dan eksekutif Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, selama aksi, pihak legislatif dan eksekutif tidak ada yang menemui massa yang hanya sekitar 10 orang ini, bahkan massa tidak diijinkan masuk halaman Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga-jaga di pintu Gerbang Masuk.

Namun meskipun demikian, aksi tersebut berjalan lancar, situasi aman dan kondusif.

Adrian.