APH Polda Jatim Dan Polres Blitar Gentar Dengan Penambangan Pasir Gandusari

Blitar. Radar Nusantara Mulai marak nya kembali kegiatan   Tambang  Galian C Bodong  Kali putih Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari terkesa...

Blitar. Radar Nusantara

Mulai marak nya kembali kegiatan   Tambang  Galian C Bodong  Kali putih Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari terkesan Kebal Hukum. Pemilik tambang berinisial (KWT) warga Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar tetap bebas  beroperasi. Terkesan adanya pembiaran  oleh APH ( aparat penegak hukum) setempat terbukti dua alat berat beckhoe masih menari sebagai sarana alat untuk menggali dan mengeksploitasi  pasir dan dan batu  di desa sumber Agung  kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar .

Meskipun tidak mengantongi izin resmi KWT tetap menjalankan aksi penambangan demi memperkaya dirinya tanpa peduli dengan efek negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan bodong alias ilegal dan tak berijin tanpa berfikir dampak kerusakan yang di timbulkan sangat lah besar  siapa yang akan  bertanggung jawabatas dampak dari kerusakan alam dan sewaktu waktu bencana bisa datang kapan saja  terkait rusak nya ekosistem dan keseimbangan alam sekitar  tersebut.

Tim  Investigasidari media berusaha turun langsung untuk menelusuri area yang terjadi penambangan ilegal tersebut untuk mengawasi dan memastikan sejauh manakah kegiatan ilegal tersebut berlangsung. 

Yn 24th salah satu warga Sumberagung mengatakan, "masih buka mas, katanya udah di tutup tapi kok masih buka" iya mas dulu pernah di tutup tapi sekarang sudah beroperasi kembali.

Selain itu yn juga menjelaskan, dengan adanya tambang mengakibatkan jalan rusak karena banyak truk bermuatan berat lewat serta dampak debu yang di timbulkan mas dari lalu lalang truk truk tersebut , apalagi ini musim Corona mas kita hanya orang kecil tidak berani menegur ataupun protes begitu imbuh yn.

Aktivitas pertambangan jelas di atur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila aktivitas eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan sangat besarnya kekayaan alam yang seharusnya dapat dikelola negara bersama masyarakat harus dicuri atau lolos begitu saja ke pihak-pihak yang mencari keuntungan mereka sendiri dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Diperjelas pada pasal 158 yang berbunyi : “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

Penambangan pasir ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, akan tetapi juga bagi warga sekitar dan juga untuk kelestarian alam.

Jalanan sebagai akses sarana mobilisasi warga menjadi rusak akibat dilewati alat-alat berat, hal ini tentu sangat merugikan warga dari segi keselamatan dan kenyamanan berkendara serta kontur dan konstruksi tanah tebing dapat menimbulkan bencana longsor.

Masyarakat juga berharap agar Aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu Siapa Backing nya  serta menangkap para pelaku illegal minning, menghentikan dan menutup Tambang-tambang Galian C bodong alias ilegal dan sampai berita ini di turunkan  masyarakat luas berharap aparat pengak hukum.  Dan dinas dinas terkait Segera bertindak supaya. Terciptanya sudut pandang positif di mata masyarakat luas dan tidak terkesan ada nya Pembiaran.(gs)