Disdik Kuningan jangan tutup mata atas Peredaran buku LKS atau buku paket di sekolah semakin merajalela.

Kuningan, RN Pandemi Covid 19 di Indonesia masih belum berakhir, semua pihak di sibukkan untuk antisipasi penyebaran nya sampai sampai pemer...

Kuningan, RN

Pandemi Covid 19 di Indonesia masih belum berakhir, semua pihak di sibukkan untuk antisipasi penyebaran nya sampai sampai pemerintah menerapkan Pembatasan Pembatasan kegiatan masyarakat  (PPKM mik to,PPKM darurat ) sehingga dampak yang di timbulkan sangat luar biasa  terutama pada bidang ekonomi tak terkecuali pada dunia pendidikanpun terdampak.

Di bidang pendidikan sendiri sampai saat ini belajar tatap muka belum bisa sepenuhnya di lakukan kecuali.pembelajaran  tatap muka di lakukan secara bergilir  dan sisanya tetap secara Daring itupun dengan penerapan prokes yang ketat,

Hal ini guna kelangsungan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung.

Namun dengan di lakukannya pembelajaran daring tidak semuanya positif , ada saja sisi negatifnya seperti pemberian kuota untuk belajar di rasa kurang cukup sehingga orandg tua siswa harus memotong uang belanja untuk membeli kuota, bahkan ada yang lebih para lagi, peredaran buku LKS  di sekolah dan yang harus ditebus dan bila tidak ditebus berdampak pada psikologi anak,padahal larangan adanya LKS di sekolah sekolah sudah jelas 

Dengan masih adanya beredarnya LKS di sekolah sekolah membuat orang tua siswa mengeluh ,apalagi di saat pandemi sekarang ini harapan satu satunya ada tindakan dari dinas pendidikan untuk membuat surat edaran larangan LKS/buku paket di sekolah.

Seperti yang di harapkan salah satu orang tua siswa yang namanya enggan di korankan.

"Ini khan jaman Vandemi semua serba sulit, belajar pun Daring kalau bisa jangan harus beli LKS/buku paket, karna buat makan sehari hari aja susah, kalau nggak di beli kasihan anak."tutur orang tua murid.

Hal yang sama di sampaikan juga orang tua siswa yang namanya tidak tidak mau disebutkan, " Dinas pendidikan harus tegas menyikapi hal ini jangan sampai ada dugaan peredaran LKS/buku paket tersebut ada sebuah konspirasi atara pihak distributor dengan pihak Dinas." ungkapnya.

Dari data yang di himpun media Radar Nusantara.com. dalam teknik peredarannya pihak sekolah menggunakan media grup Whatsapp. Praktik itu merupakan bagian mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi dan patut dikenai sanksi bagi pelakunya karena secara Syah dan terbukti melakukan pungli.

Selain itu ada juga dengan cara buku LKS di simpan di warung dekat lingkungan sekolah, tetapi tetap ujung ujungnya diduga ada pengarahan pada orang tua untuk membeli buku LKS tersebut. ada juga yang di simpan di rumah guru dengan alibi yang menjualnya adalah istrinya.

Lebih miris larangan menjual belikan buku LKS ,seragam oleh pihak sekolah , komite jelas diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama pasal 181a. Sudah secara jelas tertulis mengenai larangan itu.

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik persorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, seragam sekolah, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.

Berdasarkan pasal itu sudah jelas .  guru,karyawan maupun komite sekolah tidak boleh menjual buku-buku maupun seragam di sekolah.

Hal pelarangan itu diperjelas dalam Pasal 12a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Di pasal itu tertulis, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah dan juga berlaku bagi koperasi yang ada di lingkungan sekolah.

Kecuali, jika koperasi itu memang dikelolah secara independen atau tanpa ada keterlibatan guru, karyawan hingga para komite sekolah. Itupun, juga harus disertakan keterangan bahwa siswa tidak diwajibkan untuk membeli.

(Saepul RN /Tim)