Kepemimpinan Walikota Tebing Tinggi "Abang Beradik" Terselip Rahasia Pengelolaan Eks AKBID

Sumut, RN Akademi Kebidanan Tebing Tinggi pada awalnya berbentuk Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menter...

Sumut, RN

Akademi Kebidanan Tebing Tinggi pada awalnya berbentuk Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.90/Kep/Diklat/Kes/1984 ditanggal 21 Juni 1984 tentang Ijin sementara penyeleggaraan Sekolah Perawat Kesehatan Kotamadya TK II.

Perubahan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Tebing Tinggi itu dikonversi menjadi Akademi Kebidanan Pemda TK II Tebing Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No:HK.00.06.1.3.3001 ditanggal 24 Juni 1998 tentang Ijin Penyelenggaraan Akademi Kebidanan Pemerintah Kotamadya TK II Tebing Tinggi.

Penyerahan Pengelolaan itu resmi terlaksana ditahun 2001 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi sesuai Berita Acara Serah Terima No.850 pada tanggal 27 Desember  2001 yang isinya menyatakan bahwa pengelolaan Akademi Kebidanan Pemerintah TK I Provinsi Sumatera Utara dialihkan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Proses demi proses pengalihan tersebut membuat penyelenggaraan Program Khusus Diploma III Kebidanan bagi Bidan Tenaga Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan Anggota IBI Provinsi Sumatera Utara tahun Akademik 2002 / 2003 mulai dilaksanakan.

Dari Sejarah dan Cerita panjang itu, munculah Peraturan Walikota Tebing Tinggi (Perwa diduga bagai Dinasty) No.6 tahun 2005 dalam mengelola AKBID itu. Tanpa pertimbangan matang peran Perda pun bagai tersisihkan, hingga peran Perwa akhirnya diduga membawa masalah besar akan indikasi dugaan korupsi yang menyelimuti Pengelolaan Keuangan AKBID yang diduga sengaja tidak dimasukkan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah / dalam Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi mencapai Miliaran Rupiah ditiap tahubnya.

Rahasia pengelolaan keuangan AKBID Pemko Tebing Tinggi itu begitu sangat rapih ditutupi oleh Pejabat dan Walikota, hingga tidak satupun Oknum Pejabat Pemko mau dimintai konfirmasi oleh awak media mengenai prihal yang berhubungan dengan Kinerja Walikota "Abang Beradik" di Kota Tebing Tinggi ini.

Berbagai komentar masyarakat pun bermunculah di Medsos dan melalui pesan singkat. Salah satu komentar masyarakat Kota Tebing Tinggi berinisal D.Sinambela yang dicoba dikonfirmasi awak media menyatakan agar Pemko mestinya mau memberikan penjelasan atas kondisi Eks AKBID saat ini agar polemik yang berkembang tentang Sejarah dan Cerita pengelolaan Eks AKBID itu seakan tidak menjadi opini yang tidak berimbang.

Begitu juga peran DPRD Kota Tebing Tinggi melalui Oknum Ketua DPRD mestinya sigap dalam melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kota yang diduga bertentangan dengan aturan dan peraturan, bukan malah menutup diri akan konfirmasi awak media.

Atas kebijakan pengelolaan keuangan AKBID dengan bermodalkan Peraturan Walikota (PERWA yang terkesan sebagai sistim Dinasty itu) Keuangan Pemko Tebing Tinggi selama puluhan tahun lamanya diduga mengalami kerugian mencapai Puluhan Miliar Rupiah dari Pendapatan Asli Daerah yang diduga sengaja dikaburkan dengan tidak masuk direkening Kas Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi. (S.Tambunan)