Aliansi Pers Minta Gubernur Riau Revisi Pergubri Nomor 19 Tahun 2021

PEKANBARU,RN Ketua Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, Feri Sibarani dan jajarannya meminta Gubernur Riau Drs Syamsu...

PEKANBARU,RN

Ketua Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021, Feri Sibarani dan jajarannya meminta Gubernur Riau Drs Syamsuar, M.Si, agar berkenan merevisi Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 tentang kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau.

Permintaan itu disampaikan pada hari ini dalam konfrensi Pers di kantor Serikat Pers Reformasi Indonesia jalan Arifin Achmad Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Feri selaku ketua Aliansi Pers dan Romi selaku sekretaris Aliansi serta Jonni dan Suriani senada menyampaikan harapan itu di hadapan puluhan awak media.

,"Kami dari Aliansi Pers Pergerakan Tolak Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 dengan tegas meminta Gubernur Riau Drs Syamsuar agar bersedia merevisi Pergub yang sangat kontroversial, bahkan sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disampaikan oleh para pakar hukum di Pekanbaru," sebut Feri Sibarani di hadapan awak media.

Dengan terang, Feri Sibarani mengatakan pihaknya telah menyampaikan pandangan hukum nya terkait pasal 15 Pergubri, kepada Gubernur Riau, dengan berbagai hasil telaah terhadap pasal dan poin-poin yang bertentangan dengan Undang-undang. 

Bahkan dalam rangka mendalami sifat Pergubri dan relevansinya untuk diterbitkan dalam hal regulasi terkait penyelenggaraan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemprov Riau, Feri Sibarani dan jajarannya telah melakukan diskusi hukum dengan Kajati Riau, Dr Djaja Subagja SH MH, melalui Kasi Penyidik Kejati Riau, Risky, SH MH, namun oleh Rizky dan kawan-kawan mengatakan Pergubri cacat hukum dan tidak urgen dijadikan sebagai dasar hukum untuk Penyelenggaraan kerjasama publiaksi di Pemprov Riau.

,"Jika dilihat dari konsideran Peraturan itu, sama sekali tidak ada rujukan untuk pasal 15 ayat (3) poin (b), (c) dan (h), yang mengatur tentang Perusahaan Pers dan wartawan, yang dijadikan sebagai persyaratan dalam rangka Kerjasama Publikasi media," sebut Risky kala itu.

Bahkan Kajati Riau, melalui Risky dengan tegas membantah pihaknya terlibat dalam pembahasan draf Pergubri tersebut. Rizky mengakui, kalau Pergubri telah selesai dan sudah jadi, saat Pemerintah menginisiasi FGD dengan Kejati Riau.

Selain itu, Feri Sibarani berpendapat, bila Pemerintah ingin menyeleksi Perusahaan Pers dan Wartawan yang akan dijadikan sebagai mitra dalam publikasi, guna mendapatkan media dan wartawan profesional, tidak tepat jika Pergubri sebagai sarananya, melainkan mustinya Pemprov Riau melalui diskominfo mampu menciptakan skema tertentu yang bersifat ujian terbuka bagi seluruh Wartawan di Riau, untuk menguji setiap wartawan.

,"Seleksi itu boleh-boleh saja, tetapi harus rasional. Misalnya kita buat semacam sayembara membuat karya tulis, atau berita karya jurnalistik sejati dengan bertemakan visi misi Gubernur dan wakil gubernur Riau, buat secara terbuka dan tentukan tim juri yang profesional dan pengalaman di bidang Pers, siapa yang lolos dan memenuhi nilai yang di persyaratkan, maka perusahaan itu dan wartawan yang menulis itu layak sebagai mitra Pemrov Riau," jelas Feri Sibarani.

Hal itu dikatakan Feri, mengingat, kompetensi atau keahlian seorang wartawan bukan hanya terletak pada kartu UKW semata, melainkan bukti karya jurnalistik yang di hasilkan dan sesuai kaidah-kaidah dalam Jurnalistik.

,"Daripada memberlakukan peraturan yang konflik norma dan bergejolak karena tidak berkeadilan, sangat relevan jika di saring dengan sistem perlombaan membuat berita, itu jauh lebih masuk akal dan bermanfaat, sehingga tidak ada alasan bagi media dan wartawan yang tidak mampu untuk melakukan protes terhadap pemerintah, sebaliknya bagi yang tidak lolos, akan kembali belajar ilmu Jurnalistik benar, sehingga seleksi alam akan terjadi bagi media atau wartawan yang disebut abal-abal itu," lanjut nya.(rls/kumbang)