Habiskan Anggaran Berkisar Rp17 Milyar, Jembatan 'Ganteng' Kuapan Jadi Tempat Sampah ?

Kampar,RN Proyek Jembatan gantung yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar  Rp 17 milyar sampai saat ini belum bisa d...

Kampar,RN

Proyek Jembatan gantung yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkisar  Rp 17 milyar sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan 'Mangkrak'

Pekerjaan jembatan ini awalnya dikerjakan pada tahun 2014 silam,namun sampai saat ini tak kunjung selesai,lokasi proyek jembatan ini berada di Desa kuapan kecamatan tambang kabupaten Kampar provinsi Riau. 

Pantauan media dilapangan baru baru ini, nampak disekitar proyek jembatan ini sepertinya sudah berubah fungsi sebagai (TPS)Tempat Pembuangan Sampah?, selain itu,kerangka jembatan ini hampir tidak kelihatan lantaran disekitar pekerjaan jembatan sudah tertutup oleh pohon sawit dan semak belukar

Beberapa warga sekitar yang engan namanya ditulis menuturkan,"kami hanya berharap kepada pihak penegak hukum menangkap mereka mereka yang telah memberi kami harapan palsu

Menurut warga"awal jembatan ini dikerjakan kami sangat berterimakasih kepada pemerintah,karena jembatan ini akses penghubung antar desa kuapan dengan desa koto perambahan yang dibatasi oleh sungai Kampar. 

Dengan wajah terlihat sedih,warga tersebut duduk termenung disamping bangunan jembatan yang saat ini sudah jadi tempat pembuangan Sampah,dia hanya bisa menghayal, sambil melamun membayangkan,bila jembatan penghubung antara desa kuapan dengan desa koto perambahan ini bisa dilaluinya? 

 "Proyek jembatan Gantung ini diketahui bersumber dari dana APBD Provinsi Riau dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau 4 (empat) kali Anggaran

Seperti yang diberitakan media online bernas24.com 17 Desember 2021 dengan Judul berita. 

Benarkah 4 Kali Anggran, Proyek Jembatan Gantung Desa Kuapan Diduga Mangkrak? 

 "Proyek jembatan Gantung Desa Kuapan Koto Perambahan Kabupaten Kampar yang bersumber dari dana APBD Provinsi Riau dengan Satkernya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau mangkrak dan tidak selesai selama 4 kali Anggaran di tahun 2014, 2015, 2016 serta 2017 .

Berdasarkan pantauan Wartawan dari Data LPSE berikut rinciannya ditahun 2014 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.462.880.200,00 ( tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah )

Ditahun 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.968.790.200,00 (Empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilanpuluh juta dua ratus ribu rupiah)

APBD 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.310.900 800,00 (tujuh milyar tiga

ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah)

Serta APBD 2017 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.429.886.200,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan enam ribu dua ratus rupiah).

Berdasarkan hal tersebut oleh awak media akukan observasi dilapangan guna mendapatkan kebenaran informasi tersebut . Faktanya benar pekerjaan tersebut terbengkalai dan tidak selesai.

Kondisinya di area jembatan gantungan itu sudah dipenuhi semak belukar disebelah jembatan itu terdapatnya tanaman kelapa sawit milik warga , Selasa (14/12/2021).

Demi memenuhi kaidah undang undang PERS No 40 tahun 1999 agar terciptanya berita berimbang kita berhasil melakukan upaya konfirmasi ke PUPR Propinsi Riau melalui Kasi Bina Marga , Fahmi dan PPTK 2016 dan 2017 dimana saat itu dipegang oleh Rini Arianti .

Awalnya Fahmi berkilah dia adalah Kasi di Bidang Marga ternyata beliau adalah Kasi dibidang tersebut , sehingga dia meminta maaf atas hal tersebut.

Fahmi menjelaskan"PPTK pekerjaan tersebut di pegang oleh Rini Arianti , coba saja konfirmasi ke beliau agar dapat jawaban yang memuaskan,karena saat itu bukan saya Kasinya di pekerjaan tersebut saya baru menjabat kasi”Sebutnya Rabu (15/12/2021).

Ditempat yang sama Rini Arianti , PPTK 2016 dan 2017 untuk jembatan Gantung Desa Kuapan Koto Perambahan kab. Kampar saat dikonfirmasi benar terhenti di tahun 2018 proyek jembatan tersebut. Kamis (16/12/2021) .

Lanjutnya “tidak dilanjutkan ada Undang Undang jalan.Area masuk kabupaten mekanismenya berbeda, kalau ini melalui lelang reguler melalui Propinsi dibangun Kabupaten melalui dana bantuan keuangan Propinsi Riau.

“Proyek itu bukan pekerjaan kontrak dengan tahun jamak atau tahun tunggal,serta bertahap tahap”.

Pihak BPK Provinsi Riau juga sudah melakukan audit terhadap PUPR Provinsi Riau terkait perihal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Riau bahwasannya kelebihan pembayaran dan sudah tindak lanjuti pihak kontraktor.ungkapnya (kumbang)