Legislator H. Eep Jamaludin Reses Sebagai Ajang Silatuhrahmi Dan Kebersamaan Dengan Konstituen

Kabupaten Bandung, RN Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Fraksi Partai Amanat Nasional, H. Eep Jamaludin Sukmana SE, reses masa sidang I tahun ...

Kabupaten Bandung, RN

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Fraksi Partai Amanat Nasional, H. Eep Jamaludin Sukmana SE, reses masa sidang I tahun 2021, yang dilaksanakan J'eep Kampung Pamoyanan Desa Sukawening Ciwidey Kabupaten Bandung, merupakan sebagai ajang silatuhrahmi, bertatap muka secara langsung dan sekaligus menyampaikan aspirasi. 

Hal ini dikatakannya H. Eep Jamaludin saat reses di Kp. Pamoyanan, selain dari pada itu kegiatan reses ini kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh para anggota dewan untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh konstituennya, yang nantinya akan dibahas dalam rapat para anggota dewan.

Ada tiga tugas pokok yang harus dilakukan, yang pertama membuat registrasi, yang kedua membuat peraturan dan yang ketiga melakukan pengawasan itulah tugas pokok yang harus dikerjakan oleh para anggota dewan, selain dari pada itu agar ada koordinasi, komunikasi yang berkesinambungan secara aktif dan interaktif antara anggota dewan dengan Konstituennya agar tercipta sinkronisasi dan kebersamaan dalam berbagai hal yang dibutuhkan bisa terlealisasi sesuai dengan harapan masyarakat, dimana setiap program yang diluncurkan pemerintah bisa tepat sasaran, agar bisa tepat guna, efektif dan efisien.

Dalam hal ini juga masyarakat bisa mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan tidak hanya itu saja masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi yang bersifat mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang dirasa belum maksimal atau mengkritisi yang bersifat membangun, sehingga anggota dewanpun bisa mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lapangan, sebab apa yang diinginkan/diharapkan masyarakat agar bisa terlealisasi aspirasinya tentunya membutuhkan campur tangan para anggota dewan, dalam hal ini masyarakat harus tahu dimana aspirasi yang disampaikan melalui Rt dan Rw, yang kemudian di musyawarahkan dalam Musdus, kemudian dibawa ke musyawarah desa, dilanjutkan ke Musrenbang tingkat Kecamatan seterusnya ke penerintahan untuk dibahas dengan para anggota dewan.(DN).