DPRD Jabar Soroti Tingginya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan & Anak

Sukabumi, Radar Nusantara Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dessy Susilawati, sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sukabumi menangg...

Sukabumi, Radar Nusantara

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dessy Susilawati, sebagai politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sukabumi menanggapi tingginya angka Kekerasan pada Perempuan dan Anak-anak di Jawa Barat (Jabar).

Dessy menegaskan, perlu ditingkatkan kesadaran bersama untuk lebih aktif dalam pencegahan.

“Mendapatkan rasa aman merupakan perlindungan HAM. Perempuan dan Anak-anak, juga punya hak mendapatkan perlindungan sejak hidup di dunia. Perlindungan HAM Anak itu amanah, harus difahami dan dijalankan oleh pemerintah terutama Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK),” ujar Dessy. (26/01/22)

Mengingat hal tersebut, Dessy mengimbau kepada Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) untuk lebih aktif melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan.

Dessy menilai pemerintah tidak efektif bahkan mengarah tidak mampu dalam menjalankan amanah UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun UU perubahannya.

Menurut Dessy, jika jika benar keberadaannya seperti itu, sebaiknya pemerintah membuat skema baru dengan melibatkan elemen masyarakat dan tokoh agama dalam melaksanakan tugasnya.

“Jika kewalahan, baiknya berkolaborasi dengan kelompok masyarakat dan tokoh agama atau dengan komunitas yang konsentrasi dalam hal perlindungan anak. Masalah seperti ini yang diperlukan adalah kesadaran melindungi anak di mulai dari lingkup kecil, keluarga sampai masyarakat,” jelasnya.

Sebagai perempuan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Sukabumi ini juga mengusulkan perlunya Pemerintah Provinsi maupun Pemda membuat kebijakan baru yang lebih manusiawi dan ramah terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlu ada kebijakan penataan fasilitas umum tempat bermain anak.

“Saya rasa jika diperlukan Pemkab atau Pemkot Sukabumi membuat tim khusus atau Satgas perlindungan anak yang menjangkau hingga lembaga pendidikan dasar, Pesantren, Majelis Ta`lim dan RT-RW,” tuturnya.

Disinggung mengenai adanya 15 anak korban pencabulan yang baru-baru ini menjadi sorotan publik, Dessy meminta kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan dalam mengatasi trauma.

“Pemprov jabar juga dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan visum dan mendatangkan psikolog dalam upaya merehabilitasi korban-korban pencabulan, karena mereka juga membutuhkan dukungan emosional,” katanya.

Ditambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah, dapat membantu para korban menghindarkan dahulu untuk tidak kembali sementara ke rumah atau Tempat Kejadian Perkara dalam waktu dekat. Maka dari itu membutuhkan bantuan tempat karantina khusus.

“Ini perlu dilakukan agar tidak memperburuk kondisi traumanya sebelum kondisi psikologi korban bnar-benar pulih. Soal tempat representative bisa bekerjasama dengan pesantren yang kompeten dan didampingi psikolog,” tegasnya.

HMH