Kontroversi Spanduk Penolakan Warga Pondok Petir Sepadan Kali Angke

Depok,RN Suhendar, SP. Lurah Pondok Petir di ruang kerjanya 18/02/2022, menjelaskan bahwa Spanduk Penolakan Warga Pondok Petir masih membutu...

Depok,RN

Suhendar, SP. Lurah Pondok Petir di ruang kerjanya 18/02/2022, menjelaskan bahwa Spanduk Penolakan Warga Pondok Petir masih membutuhkan kajian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),  Klaim warga tersebut untuk menolak pembangunan Permanen di sepadan Kali angke, dan ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga Lurah meminta kepada Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Pondok Petir, Depok, meminta untuk bersabar dalam rangka masih di kajinya oleh SKPD terkait.

“Saya akan dorong baik itu BPN Kota Depok, bahwa itu Ruang terbuka hijau tidak boleh dibangun, dan itu yang berhak menentukan itukan dari Tata Ruang, kalo mengambil tindakan kan nanti Pol PP” ucap suhendar

Ada hal yang menarik bahwa sebelum di bangunnya perumahan vila pamulang, tentu saja harus ada siteplan perumahan tersebut, yang dapat di bangun adalah enam puluh persen dan empat puluh persen tidak dapat di bangun, menjadi Aset daerah. Ketika perumahan selesai di bangun, ada penambahan bangunan kembali oleh pihak pengembang dan itu tentu harus di laporkan ke SKPD terkait dan secara kebetulan berada di sepadan kali angke, dan jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET).

Bagi RW 12 bukan tanpa alasan yang kuat bahwa lahan tersebut adalah lahan fasum dan fasos dari Perumahan Vila Pamulang, yang kini diduga kuat oleh pihak pengembang dilakukan pembangunan secara komersil di wilayahnya. Bahwa surat no 011/MSAB/VII/2005, Penyerahan Tanah Sarana Fasos dan Fasum dikeluarkan oleh PT. Multi Sukses Abadi Bersama 11/07/2015, menyebutkan dengan jelas hal yang terkait dengan batas-batas wilayah di RW 12.

Perda No 1 Tahun 2015, TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 – 2032, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR DENGAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT, bahwa sudah sangat jelas mengenai batas-batas wilayah. Bahwa dengan sudah dilakukan Sidak oleh Satpol PP kota Depok, bidang Tibum Tranmas, seharusnya sudah sangat tegas bahwa bangunan tersebut berada di Kota Depok. Sehingga Dapat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL)

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU. 

Bila dalam garis sempadan danau menunjukan terdapat bangunan dalam sempadan danau maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, pasal 20 ayat 1.

Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu, pasal 23 ayat 1.

Pemanfaatan sepadan sungai dan sepadan danau sebagaimana dimaksud dalam pasa 22 dan pasal 23 dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur  atau  Bupati/Walikota sesuai degan kewenangannya dalam Pengelolaan sumber daya air, pasal 24 ayat 1

Pemberian izin sebagaimana di maksud dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan, pasal 24 ayat 2.

Bahwa untuk titik  lokasi kali angke  atau pertimbangan rekomendasi teknis pemanfaatan sepadan danau atau kali angke  dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Selanjutnya penertiban bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sempadan kali angke  merupakan Kewenangan dari Pemerintah Kota Depok, jika dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Iimdonesia Nomor 18 Tahun 2017 terkait batas-batas wilayah. Sehingga bentuk Keraguan dari para pemangku kebijakan kota Depok Seolah menjadi bias ketika Satpol PP Kota Depok turun ke lokasi dan belum mengambil tindakan preventif atas sedang dilakukan pembangunan di dekat sepadan kali angke.

Jerry Silalahi/Team