AKIBAT TANDA TANGANI SURAT PENOLAKAN TUNTUTAN, RUMAH KEPALA DUSUN DESA DEPOK DI GERUDUK WARGA

Purwakarta, RN Akibat Oknum Kepala dusun I Anto, perangkat Desa Depok Hilal dan Linmas Ajum dalam menandatangani surat penolakan tuntutan wa...

Purwakarta, RN

Akibat Oknum Kepala dusun I Anto, perangkat Desa Depok Hilal dan Linmas Ajum dalam menandatangani surat penolakan tuntutan warga terdampak disposal kereta cepat terkait dengan konpensasi ganti rugi, sehingga belasan warga menggerudug mendatangi rumah kepala dusun Anto yang secara kebetulan tidak berada di lokasi rumahnya, sehingga belasan warga itu langsung menuju ke kantor desa, pada Selasa (15/3/2022)," ujar sumber

Belasan warga terdampak disposal sangat kecewa dan marah lantaran para oknum tersebut menandatangani penolakan tuntutan warga pada Notulen hasil rapat pihak PT. KCIC dan PT. WIKA. Namun diduga tidak mungkin ketiga oknum itu terlibat kalo tidak ada perintah dan rekayasa dari Kepala Desa Depok Hamdani 

Selanjutnya, Kedatangan warga ke rumah Kepala Dusun itu untuk mempertanyakan alasan tanda tangan tersebut,  sayang saat sampai di lokasi, Kadus Anto sedang tidak berada di tempat lagi ke BPN tadi pagi, jelas istri nya kepada warga

Kemudian belasan warga tersebut melanjutkan aksinya ke Kantor kepala desa depok untuk mempertanyakan perihal penandatanganan Notulen penolakan Tuntutan warga terdampak proyek proyek KCIC itu.

Di sana warga menemui kades Hamdani dan mempertanyakan permasalahan itu, Hamdani menjelaskan jika penandatanganan itu bukan atas perintah dan sepengetahuan saya( kades hamdani) karena pada saat itu sedang berada di lokasi lain jelas Hamdani kepada belasan warga tersebut 

Hal itu merupakan bentuk ketidak tahuan Kadus saya saja, dan saya berharap permasalahan ini tidak di besar-besarkan.

Bagaimana mungkin para warga terdampak disposal akan diam begitu saja, bagaimana kalo tanah kades hamdani terurug disposal tentu akan mengambil langkah yang sama yaitu menuntut ganti rugi

Bagaimana mungkin seorang kades mengatakan agar permasalahan ini jangan di besar-besarkan, justru masalah ini besar, maka warga akan terus berupaya agar tuntutan itu bisa terealisasi

Seharusnya Hamdani sebagai Kades Desa Depok yang di pilih warga itu bisa membantu warganya atas indikasi kerugian akibat disposal kereta cepat,  bukan malah terkesan menghindar dan membiarkan terkesan cuci tangan dari permasalah yang di alami warganya

Diduda Kades Hamdani tidak sehati dengan 12 warga terdampak, hal itu terbukti sewaktu rapat kerja KOMISI III DPRD seharusnya ada duduk bersama di kolom warga, bukan malah memisahkan diri dari warga yang memilihnya sebagai kades

Kini 12 warga petani sangat bergantung harapannya kepada wakil rakyat KOMISI III DPRD untuk bisa membantu menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut, sebab kepala desa Depok Hamdani dianggap warga tidak bisa diandalkan malah diduga terkesan cuci tangan membiarkan diduga berpihak kepada perusahaan. Bersambung.......

Bbl/TimRed