Ini Alur Proses Pemberhentian Ketua DPRD sampai pelantikan Ketua DPRD Kota Bekasi yang Baru

BEKASI, RN - Hari ini senin (7/3) DPRD Kota Bekasi menghelat Paripurna yang salah satu agendanya adalah proses pemberhentian Ket...

BEKASI, RN- Hari ini senin (7/3) DPRD Kota Bekasi menghelat Paripurna yang salah satu agendanya adalah proses pemberhentian Ketua DPRD Chairoman Joewono Putro. Dan untuk mengisi kekosongan jabatan ketua DPRD, secara aturan jabatan tersebut sementara di pegang oleh Wakil Ketua satu DPRD Kota Bekasi sebelum adanya pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD Kota Bekasi yang baru.

Pimpinan sementara DPRD Kota Bekasi yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Anim Imamudin berbincang dengan radarnusantara.com setelah menerima aksi demo mahasiswa menuturkan bahwa DPRD sebagai lembaga memfisilitasi dalam proses pergantian Ketua DPRD Kota Bekasi yang tidak  bisa memperlambat ataupun mempercepat proses pergantian, namun semuanya kata dia harus mengikuti aturan hukum yang berlaku.

"Dalam Undang-Undang Partai Politik bahwa yang menjadi ketua DPRD adalah partai pemenang. Nah siapapun itu adalah ditunjuk oleh partai yaitu dialah yang menjadi ketua DPRD terkait dengan pemberhentian ini. Tentunya itu adalah ranah dari ketua DPD PKS Kota Bekasi, kita hanya memfasilitasi,"ucap Anim.

Anim menegaskan bahwa hari ini sudah ditetapkan dan diparipurnakan pemberhentian dan akan adanya pergantian ketua DPRD berdasarkan di surat dari DPD Partai PKS Kota Bekasi maupun dari DPP nya yang sudah masuk ke DPRD Kota Bekasi per tanggal 22 Februari 2022.

"Hari ini kita tindaklanjuti dan kami paripurnakan setelah pemberhentian kenapa diparipurnakan ya memang keputusan tertinggi semua diparipurnakan,"Papar Pemilik Koperasi Kopas Kranggan ini.

Masih menurut Anim ada dua proses yang akan dilalui terkait agenda pemberhentian dan juga pelantikan sekaligus pengambilan sumpah Ketua DPRD yang baru.

Proses paripurna hari ini adalah pemberhentian, usulan pemberhentian ini kami usulkan ke Gubernur Jawa Barat melalui Plt Wali Kota Bekasi. 

Kita punya waktu 7 hari hari kerja itu hari libur dipotong hari libur merah libur Sabtu dan Minggu. Setelah surat ini saya berikan kepada Pak Plt Walikota dan Plt juga punya waktu 7 hari kerja total 14 hari kerja setelah itu disampaikan ke Pak gubernur pak gubernur mempunyai waktu  14 hari,"tutur Anim.

Anim melanjutkan setelah 14 hari baru dikirim ke kita kesini menyetujui pemberhentian. Setelah sudah ada surat pemberhentian kita berikan kepada DPRD lalu kita rapim.

"Lalu kita buat surat buat surat lagi ke Gubernur melalui Plt Wali Kota Bekasi bunyinya permohonan telah disetujui pemberhentian permohonan pergantian,"jelasnya Anim yang pernah menjadi Ketua DPC PDI P Kota Bekasi ini.

Setelah proses pemberhentian sudah selesai, kami selanjutnya akan mengajukan permohonan pengajuan Ketua DPRD Kota Bekasi yang juga diajukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan proses yang sama seperti pengajuan pemberhentian Ketua DPRD hasil paripurna hari ini.

"Jadi kalau berdasarkan aturan itu kurang lebih 2 bulan dari proses pengajuan sampai proses pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD yang baru,"bebernya.

Namun begitu, lanjut Anim dirinya tidak harus menunggu waktu 7 hari untuk usulan ke Plt Wali Kota Bekasi.

"Besok pun sudah saya serahkan usulannya ke Plt Wali Kota Bekasi,"tukasnya.

Saat disinggung, dirinya akan menjabat sebagai ketua sementara di moment hari jadi Kota Bekasi 10 maret 2022, Anim menegaskan bahwa dirinya akan berupaya semaksimal mungkin dalam menunaikan tugasnya.

Dirinya pun mengatakan prihatin dengan kondisi dua bulan terakhir dan menuju hari jadi Kota Bekasi ke 25 tahun dengan kondisi seperti saat ini.

"Kita prihatin dengan kejadian yang menimpa eksekutif dan legislatif belakangan ini. Namun kita harus optimis Kota Bekasi harus lebih baik lagi ke depan,"tandas Anim. (@nt)