DPP AMI Resmi Laporkan Kadisdik Kota Pekanbaru ke Kementrian Pendidikan

PEKANBARU,RN Terkait pemberitaan apakah dana Bos 2019 dan 2020,dapat digunakan untuk Pembiayaan Pelaksanaan 'Mabid' oleh Lembaga Pen...

PEKANBARU,RN

Terkait pemberitaan apakah dana Bos 2019 dan 2020,dapat digunakan untuk Pembiayaan Pelaksanaan 'Mabid' oleh Lembaga Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar Negeri (SD) hal ini diduga dilaksanakan sekota Pekanbaru Provinsi Riau,dugaannya bekerjasama dengan Idhorat Kemakmuran Mesjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau baru-baru ini.

Sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk dan taat pada Peraturan Perundang-undangan,serta menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI) Provinsi Riau,resmi melaporkan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekanbaru Ismardi Ilyas dan beberapa oknum Kepala Sekolah jenjang Pendidikan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan secara tertulis dengan nomor surat:001/Lap/DPP-AMI//IV/2022. Senin (25/04/2022)

"Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI) resmi laporkan Kepala Dinas Pendidikan kota Pekanbaru Provinsi Riau dan beberapa Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Dasar (SD) Negeri yang ada di kota Pekanbaru secara tertulis ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta)."ungkap Ismail Sarlata Ketua Umum DPP Aliansi Media Indonesia,via pesan mensenger WhatsAppnya kepada media cetak,online dan elektronik.Senin (25/04)

Adapun laporan (AMI),ke Kementrian Pendidkan berawal adanya dugaan Penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan kadisdik selaku Ketua Idhorat Kemakmuran Mesjid Indonesia (IKMI) Provinsi Riau,diduga memanfaatkan jabatannya dan mengatasnamakan Program Walikota Pekanbaru Madani',serta dugaan memanfaatkan ke dekatnya dengan walikota Pekanbaru mendorong Kepala Sekolah melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) kota Pekanbaru Agar Kepala Sekolah Pendidikan Dasar sekota Pekanbaru,melaksanakan kegiatan Mabid dilaksanakan di gedung IKMi Riau, sebagaimana Informasi dan data berupa kwitansi pembayaran yang dimiliki Aliansi Media Indonesia."beber Ismail Sarlata Ketua Umum AMI

Sementara itu Kepsek yang dilaporkan ada 5 (Lima) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SD) di Pekanbaru diduga lakukan penyalahgunaan Dana Bos tahun 2019 dan 2020.Dengan lakukanPembayaran kegiatan 'Mabid ',yang diduga dilaksanakan oleh IKMI Riau sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tahun 2019 dan tahun 2020, sebagaimana informasi dan bukti kwitansi yang dimiliki"tambah Ismail 

Laporan dilayangkan ke Kementrian Pendidikan secara tertulis,dikarenakan adanya dugaan pelaksanaan Mabid tahun 2019 dan 2020 oleh IKMI Riau dan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri sekota Pekanbaru menggunakan dan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Diduga kadisdik yang saat ini Kepala Dinas Pendidikan,dan bersama Kepala Sekolah diduga tabrak Permendikbud Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Bab IV tentang Penggunaan Dana

Huruf A, Poin 2 dimana Dana Bos Reguler tidak untuk :

e.membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah,antara lain studi banding,karya wisata,dan sejenisnya;

Serta Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020  Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Bab IV Komponen Penggunaan Dana Pasal 12 ayat :

 (1) Tim Bos Sekolah tidak boleh menggunakan dana Bos Reguler untuk :

e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;

m. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

(2) Tim BOS provinsi dan tim Bos kabupaten/kota tidak boleh untuk :

c. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana Bos Reguler

Pasal 13; 

Tim Bos Sekolah,tim Bos provinsi dan tim Bos kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,dan/atau pasal12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipenghujung keterangan  Ismail Sarlata,meminta"Demi menjunjung tinggi hak setiap warga negara Indonesia memiliki hak melaporkan suatu dugaan tindakkan Pidana,sebagaimana yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya agar dapat kiranya menerima dan menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan segera melakukan pemeriksaan dan memberikan Sanksi,sesuai Perturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap kadisdik kota Pekanbaru

Beberapa Kepala Sekolah Dasar Negeri yang ada di Pekanbaru.Berdasarkan bukti Kwitansi yang telah dilampirkan,dan bahkan seluruh Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Dasar yang ada di Pekanbaru Provinsi Riau yang diindikasikan ikut dalam pelaksanaan Mabid yang bekerjasama dengan IKMI Riau.demikian rilis diterima dari Ismail sarlata 

Hingga berita ini dilansir kadisdik kota Pekanbaru dan pihak Terkait didalam pemberitaan ini belum dapat dikonfirmasi (kumbang)