Dokumen Pemilik Kayu Asal Kotamobagu,Yang Diperiksa Pos KPHP Unit II Lengkap, Sebelum Disita Oknum Gakkum

KOTAMOBAGU,RN  Mantan Kepala KPHP Unit II Bolsel dan Boltim, Ir. Denie Roy Rawis, M.Si mempunyai tanggapan berbeda dengan oknum Penyidik PPN...

KOTAMOBAGU,RN 

Mantan Kepala KPHP Unit II Bolsel dan Boltim, Ir. Denie Roy Rawis, M.Si mempunyai tanggapan berbeda dengan oknum Penyidik PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Manado, yang mengatakan Pembayaran PSDH-DR melalui Simponi tidak berlaku sejak terbitnya Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor:SE/7/PHPPL/IPHH/HPL.4/10/2019 Tanggal 15 Oktober.

Menurut Roy, sejak keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutaanan RI Nomor 8 Tahun 2021,semua administrasi pengurusan kayu masuk lewat Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

“Itu untuk memfasilitasi proses dari perizinan awal sampai ditetapkan kewajiban bayar ke pemerintah walaupun di tanah hak milik, yang masuk lewat Sistem Informasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP),”kata Roy pada Jumat Malam (19/08/2022).

Namun terkait mekanisme bayar, ternyata menurut Roy, tetap masih bisa menggunakan Simponi.

“Apapun yang dibayar oleh masyarakat, karena dia memanfaatkan Kayu, itu otomatis diterima oleh Sistem. Kalau ditolak berarti aturannya tidak berlaku tapi faktanya masi diterima, karena dia bayarnya secara online dan setor ke Bank,”ujarnya.

Selanjutnya Roy menjelaskan terkait dengan operator yang betugas dalam pengadministrasian kayu, yang berwenang menetapkan adalah Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XII Palu, Sulawesi Tengah, lewat permohonan dari pengelola kayu.

“Karena sistem administrasinya terpusat di BPHP Palu, merekalah yang menunjuk siapa yang bertugas.Jadi tidak persoalan operator dari KPH lain bertugas di Wilayah kerja KPH yang lain,”jelasnya.

Terkait pertanyaan Media ini, tentang penyitaan Kayu milik Warga Kotamobagu Rafik Mokoginta, oleh anggota Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Manado pada saat Denie Roy Rawis, saat itu masih menjabat Kepala KPHP Unit II Bolsel dan Boltim, dirinya mengaku sempat memastikan ke anggotanya yang kala itu tengah berjaga di Pos, jika surat-surat Rafik Mokoginta, sudah diperiksa saat melintas. Dan ternyata menurut anggotanya dokumen yang bersangkutan memang sudah lengkap saat membawa sejumlah kayu ke Manado.

“Namun saya mendapati kabar dia ditangkap di KPHP Unit V, yang sudah diluar kewenangan kami,”pungkasnya.

    

Diketahui Rafik Mokoginta seorang warga Desa Bilalang 1 Kecamatan Kotamobagu Utara, yang menjadi korban atas penyitaan sejumlah kayu miliknya, mengaku segala pengurusan administrasi sudah sesuai Prosedur, sudah melaporkan Oknum Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Manado ke Polres Kotamobagu dengan dugaan Pemerasan.

Sayangnya hingga berita ini terbit, upaya Media ini , untuk meminta keterangan lebih lanjut ke Balai Pengamanan dan Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi belum juga berbuah hasil.(Hasan)