H Rakhmat : Membangun SDM Birokrat Yang Baik Perlu Waktu Lama

Cirebon,RN Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang ...

Cirebon,RN

Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah selama ini, juga masih seringnya ditemukan kasus penyalahgunaan kewenangan juga penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan persyaratan jabatan.

Hal itu dikatakan Drs. H. Rahmat Sutrisno, M. Si Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Cirebon, saat berbincang-bincang dengan beberapa ketua LSM diruang kerjanya, terkait dengan pelbagai pengalamannya sebagai PNS dengan jabatannya. Kamis (24/8/2022),

" Sebaik apapun kelembagaan dan sistem yang dibangun oleh Pemerintah, yang melaksanakannya adalah SDM. Pemerintah telah banyak melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem tetapi kinerjanya termasuk kualitas pelayanan tetap biasa-biasa saja." terang H Rahmat.

Dan dikatakannya, masalah kualitas SDM merupakan tantangan bagi semua pimpinan atau jabatan organisasi untuk terus-menerus diupayakan sehingga suatu organisasi tidak akan ketinggalan jaman. Pimpinan harus waspada, sadar, dan melihat jauh kedepan bahwa lingkungan akan terus berubah dan berkembang yang harus diikutinya. 

Untuk itu, kembali Beliau mengatakan. Dalam rangka menciptakan modal strategi pengembangan PNS yang tepat, guna membentuk PNS yang berkualitas dan profesional aspek-aspek seperti visi, misi dan tujuan organisasi harus dijadiakan sebagai dasar untuk membangun pola pengembangan PNS.

" Disamping beberapa aspek dominan tersebut, ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya pembinaan disiplin, moral, dan etika kemudian penilaian kerja, diklat teknis, dan pemberdayaan." ucap Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Cirebon itu.

Sedangkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun karir PNS menurutnya, adanya pembinaam karir, melalui jalur karir yang jelas, diklat jabatan dan menerapkan sistem kopetensi. Dan beberbagai indikator modal pengembangan tersebut mendapatkan penilaian yang positif dari kebanyakan instansi pemerintah yang diwakili oleh para pejabat dan setaf.

Artinya, Beliau meneruskan. Ada dua dimensi yang perlu dikembangkan dalam merancang strategi pengembangan PNS untuk dapat dijadikan modal. Pertama, strategi pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas PNS dan strategi dalam rangka mengembangkan karir PNS.

Kesimpulannya. Kembali Beliau meneruskan, pembenahan atas pengelolahan SDM aparatur akan berdampak terhadap jalannya birokrasi yang efektif dan efesien sehingga cita-cita mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik, jelas bukan sekedar angan-angan belaka.

" Untuk itu, birokrasi unggul, maju, dan berkembang tidak lepas dari faktor utama dan esensi yang menjalankan birokrasi. Arah kebijakan penataannya mengedepankan prinsip kompetensi. Seperti, Memperkuat komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan norma, standar, dan prosedur yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan Mengembangkan budaya kerja organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan." pungkas H Rahmat *(hasan)*